Capres hingga Cakada Harus Partai, Ini Sikap Legilator dari PAN

Dokumentasi- Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku akan mengkaji lebih jauh soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mewajibkan calon Presiden (Capres) hingga calon Gubernur (Cagub) harus menjadi anggota partai politik (Parpol).

“Ke depannya, jika memang ada aturan tersebut ya tentu kita perlu pelajari, perlu kita kaji lebih lanjut, bagaimana dampaknya terhadap mereka-mereka yang belum berpartai dan ingin maju di dalam kontestasi Pilpres, apakah kemudian harus berpartai dan bagaimana dampaknya dan ini harus dipelajari terus,” kata Sekjen PAN, Eddy Soeparno kepada wartawan, Rabu (27/1).

Dikatakan Eddy, partai politik sejauh ini sudah mengusung Capres hingga Cagub meski kemudian ada calon independen atau perseorangan.

“Karena esensi dari partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi, sehingga sesungguhnya sudah sejauh ini terwakilkan esensi demokrasi itu dengan usungan partai politik kepada calon presiden, calon wakil presiden, calon kepala daerah, maupun dalam hal ini calon legislatif,” ucapnya.

Hal berbeda jika untuk calon legislatif yang mana diharuskan untuk berpartai politik. “Kalau calon legislatif berbeda, otomatis wajib menjadi anggota partai politik, tapi ini akan kita kaji lebih lanjut,” jelasnya.

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa di dalam pemilu legislatif, pilkada, maupun pilpres, calon-calonnya itu diusung oleh partai politik, yang tidak diusung partai politik ya melalui jalur independen tentu bisa, tapi itu berlaku Pilkada saja,” pungkasnya.

Diketahui, RUU Pemilu yang merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedang digodok di DPR. Dalam draf RUU Pemilu, ada pasal yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga calon kepala daerah harus menjadi anggota partai politik. (rht)

Comments

comments