Hukuman Penjara dan Denda Bagi Penolak Vaksin Dinilai Melanggar HAM

Vaksin Covid-19 yang diberikan perdana kepada Presiden Joko Widodo yaitu vaksin CoronaVac yang diproduksi Sinovac Biotech.(Foto : Tedy Kroen)

Acuantoday.com, Jakarta- Peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya menanggapi pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Edward Hiariej, yang menyebut setiap orang yang menolak vaksinasi COVID-19 dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah. Bagi Ari, jika itu diberlakukan, maka negara tengah melakukan pelanggaran HAM.

Kata Ari, pemerintah harus menjamin hak setiap orang untuk memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikitpun sebelum dilakukan vaksinasi.

“Pemaksaan vaksinasi dengan ancaman pidana pemenjaraan dan denda merupakan pelanggaran hak asasi manusia.” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/1).

Ari mengingatkan pemerintah bahwa ada aturan yang menjamin hak seseorang untuk tidak diberikan perawatan medis, termasuk vaksin, bila tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Aturan tercermin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Deklarasi Universal tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia yang intinya menyatakan bahwa intervensi medis hanya boleh dilakukan dengan persetujuan sebelumnya dan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang memadai.

Selain itu persetujuan tersebut harus dinyatakan dan dapat ditarik kembali kapan saja dan dengan alasan apa pun.

Alih-alih menakuti masyarakat dengan sanksi pidana, Ari mewanti-wanti pemerintah seharusnya fokus menyebarkan informasi yang transparan, lengkap dan akurat terkait vaksin.

“Manfaat ilmiah dari vaksin harus dijelaskan dan disebarkan dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua orang, dalam bahasa yang mereka pahami dan format yang dapat mereka akses, guna meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap vaksin,” imbuhnya.

Namun demikian, Ari tak menampik pemerintah dapat membatasi hak asasi manusia dengan alasan kesehatan masyarakat, dalam hal ini misalnya mensyaratkan vaksinasi COVID-19 dalam situasi tertentu. Hanya saja, kebijakan tersebut harus sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia international.

“Amnesty menentang keras pendekatan pidana, terutama hukuman penjara, terhadap orang-orang yang menolak vaksinasi,” tutur Ari. (rwo)

Comments

comments