Ikuti Jejak Mensos Juliari, Tersangka Lain Bansos Corona Menyerahkan Diri

Adi Wahyono, tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Adi Wahyono, tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19, akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Adi yang berstatus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos) ini menyerahkan diri ke komisi antirasuah itu pada Minggu (6/12) sekitar pukul 09.00 pagi.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, Minggu (6/12), sekitar pukul 09.00 WIB, tersangka AW telah datang menyerahkan diri menghadap penyidik KPK,” kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri dalm keterangan tertulis, Minggu (6/12).

Sebelumnya, KPK meminta Adi dan Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk kooperatif dan menyerahkan diri. Juliari telah lebih dulu menyerahkan diri dan tiba di KPK pada Minggu (6/12) sekitar pukul 02.50 dini hari.

Ali menuturkan tim penyidik bakal segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terkait kasus korupsi program bansos ini. Adi akan dicecar pertanyaan soal kemana saja aliran dana korupsi mengalir.

“Tim penyidik bakal melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” pungkas dia.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos corona ini. Pertama, Menteri Sosial Juliari P Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos, dan Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Perkara rasuah ini diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan corona berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp5,9 Triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode.

Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat PPK Kemensos dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan.

Hasil penelusuran KPK menduga adanya kesepakatan di antara mereka soal fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus.

Nomonal kesepakatan yang diusul Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos.

Untuk melancarkan aksi korupsi bansos ini, kontrak pekerjaan dibuat oleh kedua pejabat PPK Kemensos pada bulan Mei-November 2020 dengan beberapa suplier sebagai rekanan, yang di antaranya adalah Ardian I M dan Harry Sidabuke (swasta) dan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). Nama korporasi terakhir diduga tak lain milik Matheus sendiri.

Dari kongkalikong di antara mereka, Juliari diduga telah menerima suap sebesar Rp17 miliar, yang diberikan oleh pihak swasta (Ardian dan Harry) dalam dua termin. Pertama Rp8,2 miliar dari Matheus melalui Adi, lalu Rp8,8 miliar dari uang fee bansos Oktober-Desember.

Dalam kasus ini, Julari selaku penerima dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Adi dan Matheus dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Ardian dan Harry selaku pemberi, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rwo)

Comments

comments