Indeks Persepsi Korupsi Melorot, Mahfud Undang Masyarakat Transparancy International Indonesia

Menko Polhukam Mahfud MD menerima Sekjen Transparancy Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko dan Manager Riset TII Wawan Suyatmiko.Foto: Acuantoday.com (Ali)

Acuantoday.com, Jakarta―Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengundang Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) Danang Widoyoko dan Manager Riset TII Wawan Suyatmiko membicarakan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.

“Saya tadi sengaja mengundang Mas Danang Widoyoko dan Mas Wawan dari TII untuk membahas langkah-langkah ke depan agar negeri ini semakin baik, semakin ramah terhadap investasi,” kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (25/2).

Dalam upaya pemberantasan korupsi, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia itu memandang perlu melibatkan masyarakat sipil seperti TII, untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat dalam membuat peta jalan pemberantasan korupsi.

Ke depan, terang eks Rektor Universitas Islam Kadiri itu, ada 3 hal yang diperlukan, pertama cepatnya pemulihan ekonomi, Undang-undang Omnibuslaw diharapkan tahun ini sudah mulai menampakkan hasil positif.

Kedua, sejauh mana pandemi Covid-19 lebih baik penangannya, kemudian ketiga kegaduhan politik terutama yang diskriminatif dan konflik antar kelompok masyarakat bisa dikurangi.

“Saya terima kasih kepada TII yang sudah membriefieng saya dengan begitu jelas mengenai situasi yang sebenarnya kita hadapi,” jelas Mahfud.

Sementara itu, Sekjen TII Danang Widoyoko mengapresiasi keterbukaan Menko Polhukam Mahfud MD yang mau mendengar berbagai masukan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pak Mahfud sangat terbuka, sangat positif ya, artinya ini menjadi signal penting bahwa pemerintah juga sangat terbuka dan mau mendengar,” kata dia.

Menanggapi respons pemerintah itu, kata dia, pihaknya harus kerja keras,meski masih tahap awal, mengingat masih sebata gambaran umum dari surve.

“Lalu kemudian kebijakan apa yang bisa diambil Pak Menko. Karena Menko kewenanganya juga terbatas hanya pada di bidang politik hukum dan keamanan saja tidak semua, bisnis juga bukan disini,” ujar Danang.

Danang menjelaskan, akan menyusun rekomendasi yang lebih operasional yang terkait dengan kewenangan dan kebijakan yang bisa diambil oleh Menko polhukamkam.

“Tadi juga disampaikan pak menko nanti akan ada proses dialog terus-menerus, karena tadi waktunya juga singkat nanti kami akan banyak untuk diskusi dengan para staf beliau,” tandasnya.(mmu)

Comments

comments