Indonesia Darurat Narkoba, Pemerintah Diminta Buat Terobosan

Barang bukti 1 kilogram sabu-sabu yang disita Satresnarkoba Polres Kendari, Sulawesi Tenggara. /Foto: Antara/HO-Ditresnarkoba Polda Sultra

Acuantoday.com, Jakarta- Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Golose membuat langkah terobosan dalam mengatasi kondisi darurat narkoba, sekaligus meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan terhadap darurat narkob di tanah air.

“Saya sarankan Kepala BNN bicara dengan Presiden secara langsung, paparkan situasi soal narkoba seperti apa. Kalau Presiden bisa membuat kebijakan khusus terkait pemulihan ekonomi dampak pandemi, lalu bagaimana dengan narkoba yang kondisinya sudah darurat,” kata Ketua Komisi III DPR, Herman Hery saat RDP dengan Kepala BNN, Kamis (18/3).

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku sudah berbicara dengan Presiden terkait kondisi darurat narkoba. Untuk itu, Presiden tinggal memerintahkan Menteri Keuangan untuk menambah anggaran BNN dalam upaya pemberantasan, dan pencegahan narkoba.

Lanjut politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, siapapun yang menjadi Kepala BNN tetapi tidak ada niat serius dari Pemerintah untuk memberantas narkoba, maka lembaga BNN hanya akan menjadi pelengkap. Bahkan, kata Herman Herry, jika kondisi ini ibarat dalam sebuah peperangan, BNN hanya dibekali dengan bambu runcing untuk menghadapi musuh yang memiliki persenjataan lengkap.

“Kendala itu ya soal anggaran, bagaimana BNN membangun infrastruktur dan personel. Kalau BNN hanya jadi pelengkap, bubarkan saja lembaga ini karena ‘hangat-hangat’ sebentar lalu hilang karena tidak didukung kebijakan yang tegas,” paparnya.

Herman Herry menilai, kejahatan narkotika sudah masuk dalam fase narkoterorisme dan telah menjadi bisnis yang menggiurkan banyak pihak. Karena itu menurut dia, negara harus serius dan mendukung upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan BNN.

“DPR memang memiliki tiga fungsi yaitu anggaran, pengawasan, dan legislasi, RDP ini bagian dari fungsi pengawasan namun kami bisa apa. Lalu terkait anggaran, memang kami punya fungsi itu namun kembali kepada pemerintah mau kasih atau tidak,” tuntasnya. (rht)

Comments

comments