Informasi Publik Dinilai Buruk, Pengamat: Perlu Dirjen Kehumasan

Ilustrasi-Seseorang siap menyampaikan sesuatu melalui microphone./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta―Teguran Presiden Joko Widodo kepada jajaran menterinya terkait Omnibus Law Cipta Kerja dinilai tepat. Sebab, komunikasi antarmenteri sejauh ini sangat buruk.

“Akibatnya, masing-masing menteri menyampaikan informasi publik yang sama dengan substansi berbeda. Akhirnya menteri satu sibuk meluruskan pernyataan menteri lainnya,” kata Pengamat Komunikasi Jamaluddin Ritonga dalam keterangan tertulis yang diterima Acuantoday.com, Jumat (23/10).

Menurut dia, buruknya komunikasi publik pemerintah disebabkan beberapa hal, setiap kementerian berpikir parsial dalam mengelola informasi publik berdasarkan persepsinya masing-masing.

Dikatakan akademisi Universitas Esa Unggul ini, perbedaan substansi informasi publik yang disampaikan sesama menteri, selain membingungkan masyarakat juga menggerus kredibilitas pemerintah.

Selain itu, juru bicara (jubir) Presiden yang ada saat ini selain dinilai tidak kredibel, juga kemampuan berkomunikasinya tidak baik, bila dibandingkan jubir sebelumnya.

“Perbedaan itu tentu menghasilkan penerimaan yang berbeda. Juru bicara Presiden yang dinilai kredibel dan cara berkomunikasinya baik, tentu informasi publik yang disampaikannya akan lebih diterima masyarakat,” katanya.

Olehnya itu, ia menilai, pemerintah perlu memperbaiki buruknya informasi publik pemerintah.

Jamaluddin berpendapat perlu ada lembaga yang khusus menangani informasi publik.

“Lembaga itu sebenarnya sudah ada, tapi hingga saat ini belum difungsikan. Namanya Bakohumas yang ada di Kementerian Komunikasi Dan Informatika,” jelasnya.

Hanya saja, lanjut Jamaluddin kedudukan Bakohumas masih nonstruktural. Padahal, jika saja Bakohumas dijadikan struktur formal, maka lembaga ini dapat mengkoordinir 780 humas pusat dan daerah.

Karena itu, Bakohumas dapat diusulkan menjadi Dirjen Kehumasan, apakah akan tetap berkedudukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau di Sekneg. (rht)

Comments

comments