Ini Alasan DPR Beri Kewenangan Penyadapan kepada Jaksa

Acuantoday.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) memberi ruang bagi jaksa memiliki kewenangan menyadap.

“Kewenangan menyadap oleh Kejaksaan akan mengefektifkan pelaksanaan putusan hukuman utamanya pada tindak pidana korupsi,” ucap Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat Baleg DPR, Kamis (17/9/2020).

Supratman menjelaskan tugas Jaksa yang paling berat pada perkara tindak pidana korupsi itu adalah pada pelaksanaan putusan pengadilan. Karena masih ada tugas jaksa pasca putusan pengadilan yaitu memastikan terpidana menjalani hukuman badan atau penjara, dan kedua kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terpidana.

Persoalan muncul ketika Jaksa mengalami kesulitan dalam memastikan dua kewajiban pasca-putusan pengadilan itu, apabila terpidana kemudian buron.

“Nah, kalau orangnya buron, bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan keuangan negara? Siapa yang bisa mengontrol?” kata Supratman.

Karena itu, pemberian kewenangan penyadapan oleh jaksa penekanannya dalam rangka pelaksanaan putusan.

“Oleh karena itu, saya usulkan supaya kewenangan penyadapan dalam rangka pelaksanaan putusan khususnya di dalam tindak pidana korupsi itu diberikan kepada Kejaksaan,” kata Supratman.

Kendati demikian, usulan itu belum tentu diterima oleh Komisi III DPR RI selaku pengusul RUU Kejaksaan. “Nanti silakan, teman-teman pengusul, kalau setuju, kami coba akan masukkan. Kira-kira begitu pak, ya. Nanti ke depan, (kewenangan penyadapan) ini pasti terus bergulir,” imbuh Supratman.

Selain itu, DPR RI juga akan mendengar sikap pemerintah dalam pembahasan RUU Kejaksaan di Komisi III DPR RI.

Supratman menegaskan bahwa Badan Legislasi DPR RI hanya melaksanakan harmonisasi, bukan untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “Pembahasan DIM, nanti di Komisi III,” kata Supratman.

Pemberian kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (5) Huruf g yaitu ‘Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring.’(har)

Comments

comments