Ini Alasan Pemerintah Belum Ajukan Revisi UU ITE ke DPR

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah hingga kini belum mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke DPR RI. Pasalnya, Pemerintah masih membahas dan mendengarkan pendapat dari publik.

“RUU ITE lagi dibahas dan dilakukan public hearing karena terkait dengan RUU pidana (RKUHP) yang sudah dibahas mendalam. Dalam rangkaian ini karena kita sudah punya preseden,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam Raker dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks DPR RI, Selasa (9/3).

Yasonna menjelaskan, revisi UU ITE bisa saja menyusul untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Sebab, Prolegnas dievaluasi per semester sehingga perlu melihat perkembangan selanjutnya, apabila ingin memasukkan revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021.

“Kebijakan kita adalah prolegnas dievaluasi per semester maka lihat perkembangan selanjutnya (rencana memasukkan RUU ITE dalam Prolegnas 2021),” jelasnya.

Dalam raker tersebut, anggota Baleg DPR RI Fraksi Demokrat Santoso mengapresiasi keinginan Pemerintah merevisi UU ITE dengan menyesuaikan dinamika yang terjadi agar tidak ada kesalahan implementasi dan menghambat proses demokrasi.

Dikatakan Yasonna, pada era Presiden Indonesia ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), filosofi UU ITE adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam transaksi elektronik dan pengaturan perlindungan pendapat masyarakat di media sosial.

“Fraksi Demokrat setuju dilakukan penyempurnaan terhadap UU ITE namun harus tetap dalam koridor implementasi Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments