Ini Pendapat Tito Soal Penundaan Proses Hukum Cakada

Mendagri Tito Karnavian./Antara

Acuantoday.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara soal sikap kepolisian yang menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) selama tahapan Pilkada Serentak 2020.

Menurut mantan Kapolri itu, kebijakan itu lebih banyak dampak positif dibanding dampak negatifnya. Salah satunya, untuk menghindari persepsi bahwa polisi menjadi alat politik.

“Karena spektrum kasus yang ditangani Polri mulai dari pidum (pidana umum) sampai pidsus (pidana khusus),” kata Tito dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9)

Tito menjelaskan, jika Polri tidak menunda proses hukum calon kepala daerah, dikhawatirkan antarkontestan pilkada akan saling melaporkan pesaingnya kepada kepolisian dengan motif untuk menjatuhkan.

“Kalau tidak dilakukan moratorium, semua bisa saling melaporkan lawan politiknya dan polisi jadi instrumen,” katanya.

Menurut Tito, ketika calon kepala daerah diproses hukum oleh kepolisian, hal itu rentan dijadikan alat serangan politik oleh pesaingnya.

“Sikap Polri dengan moratorium karena tidak ingin Polri jadi instrumen menyerang kontenstan yang lain,” ujarnya.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menunda proses hukum perkara yang diduga melibatkan calon kepala daerah, selama tahapan Pilkada.

Terkait hal ini, Tito berpendapat karena KPK hanya spesifik menangangi kasus pidana korupsi, sedangkan Polri harus menangani lebih banyak kasus.

“Di Polri yang ditangani bukan hanya tipikor, bisa saja pencemaran nama baik, dugaan ijazah palsu, penipuan, penggelapan, dan pelanggaran UU ITE. Kalau KPK bersikap lain karena spesifiknya memang ke (penindakan) korupsi,” ujar Tito. (Yosi)

Comments

comments