Ini Penjelasan Menko Polhukam Tolak Penundaan Pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD./ Foto : ntara

Acuantoday.com, Jakarta- Kontroversi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) selalu terjadi sehingga dinilai hal yang biasa.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan meski ada saja pihak yang mendorong dan mendesak penundaan Pilkada Serentak 2020 yang telah ditetapkan pada 9 Deember mendatang, namun pemerintah dan DPR telah berketetapan tak akan menundanya.

“Tapi pada akhirnya keputusan harus diambil. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu biasa. Tidak pernah dalam satu momen pilkada tidak terjadi kontroversi. Jangankan di tingkat nasional, daerah pun muncul kontroversi,” kata Mahfud MD dalam Webinar Mappilu PWI bertema “Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Sehat dan Berbudaya” di Jakarta, Kamsi (1/10).

Mahfud menyampaikan setidaknya ada dua pertimbangan pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, yakni tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya COVID-19 jika pilkada kembali ditunda.

Sebenarnya, kata dia, pilkada yang dijadwalkan pada 9 Desember 2020 juga telah mengalami penundaan karena sebelumnya telah dijadwalkan pada 23 September 2020.

Kedua, kata Mahfud, jika pilkada ditunda, sebanyak 270 kepala daerah akan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan yang bersifat strategis.

Sedangkan dalam situasi sekarang di tengah pandemi COVID-19, kata dia, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis.

Oleh karena itu, Mahfud mengatakan pemerintah bersama DPR memutuskan pilkada tetap digelar 9 Desember 2020, dengan menerapkan protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 secara ketat.

“Protokol kesehatan paling tidak dianggap sebagai vaksin sementara, sebelum ditemukan vaksin yang obat. Apa itu? Masker. Vaksin kan untuk menghindari penyakit. Kemudian, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengatakan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi alasan penundaan.

“Penyelenggaran Pilkada 2020 di tengah meningkatnya kasus Covid-19 bukanlah keputusan yang bijak,” kata Firman dalam Pernyataan sikap Pusat Penelitian Politik –LIPI terhadap Pilkada Serentak 2020 melalui siaran YouTube Pusat Penelitian Politik LIPI.

Ada delapan alasan yang mendasari penolakan gelaran pesta demokrasi akbar itu. Alasan pertama, Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan pelanggaran kemanusiaan, karena aspek keselamatan manusia.

Alasan kedua adalah, karena laju penularan virus corona di Tanah Air yang masih masif. Ketiga, disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 masih rendah. Keempat, berdasarkan perkembangan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

Alasan kelima, Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan klaster baru virus corona. Keenam, Pilkada 2020 menunjukkan adanya ambivalensi yang berpotensi mereduksi upaya bangsa dalam berperang menghadapi COVID-19.

Ketujuh, situasi pandemi berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan yang aman. Dan kedelapan, pertimbangan politik pemerintah yang khawatir ada kekosongan hukum dan kekuasaan politik, ketika Pilkada tidak digelar cepat.(rwo/har)

Comments

comments