Ini Perbedaan PSBB Pertama dan Kedua

Ilustrasi: Personel TNI membantu mengawasi jalannya aturan PSBB. Pengendara yang ketahuan membonceng orang yang tidak satu alamat mendapat sanksi. Foto: Rohman Wibowo (Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Pada awal pengumuman wacana pengetatan lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan, Gubernur Anies Baswedan menegaskan bahwa jalannya PSBB yang kedua kali nya ini bakal berbeda dengan sebelumnya.

Pada intinya, PSBB kali ini mentitikberatkan pembatasan pada lima hal. Pertama, pembatasan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, pendidikan, dst. Kedua, pengendalian mobilitas orang. Keempat, pemenuhan kebutuhan pokok. Dan terakhir soal penegakan sanksi.

Berikut poin-poin penting perbedaan antara PSBB jilid satu dan dua yang berhasil Acuantoday.com rangkum:

Instansi pemerintahan tidak boleh beroperasi lebih 25 persen dari kapasitas maksimal

Merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88/2020, tentang perubahan atas pelaksanaan PSBB, menegaskan adanya pembatasan terkait jumlah pegawai yang masuk kantor di seluruh instansi pemerintahan.

Bila pada PSBB jilid awal masih diperbolehkan beroperasi total dengan menerapkan laku protokol kesehatan, tapi sekarang kantor pemerintahan hanya boleh beroperasi maksimal 25 persen.

Kendaraan pribadi cuma boleh berpenumpang dua orang per baris bangku. Kecuali satu alamat bareng, 

Aturan soal muatan dalam kendaraan pribadi, juga mengalami perubahan. Kalau pada PSBB pertama seluruh kendaraan pribadi boleh menampung penumpang 50 persen dari kapasitas maksimal, tapi kini hanya boleh dua orang per barisnya dengan pengecualian yang bersangkutan satu alamat yang sama.

11 sektor usaha yang masih boleh beroperasi dibatasi maksimal 50 persen

Pada PSBB pertama, 11 sektor usaha boleh beroperasi 100 persen dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. Tapi kini, jumlah maksimalnya dibatasi hanya 50 persen.

Berikut merupakan 11 sektor yang tetap boleh beroperasi 50 persen saat PSBB:
1. Kesehatan
2. Bahan pangan dan minuman,
3. Energi
4. Komunikasi dan teknologi informasi
5. Keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia
6. Logistik
7. Perhotelan
8. Konstruksi
9. Industri strategis
10. Pelayanan dasar fasilitas publik dan industri yang ditempatkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu
11. Sektor yang memfasilitasi dukungan sehari-hari

Tak hanya 11 sektor usaha di atas, Pemprov DKI Jakarta juga membatasi operasional kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD) yang terlibat dalam penanganan COVID-19, dan organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional pada sektor kebencanaan untuk beroperasi maksimal 50 persen.

Ojol tetap boleh bawa penumpang

Para ojek online sudah boleh mengangkut penumpang lagi sejak awal Juni lalu, setelah sebelumnya dibatasi hanya boleh melayani antar barang dan makanan pada PSBB periode awal, tapi di PSBB jilid dua kali ini, para ojol tetap boleh mengangkut penumpang dengan melakoni protokol kesehatan yang ketat.

Tak berlaku lagi SIKM

Memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) menjadi syarat mutlak bagi mereka yang berdomisili di luar Jabodetabek, ketika ingin memasuki wilayah ibu kota. Hal itu yang berlaku pada PSBB awal, tapi kini aturan demikian tak lagi berlaku.

Kendati begitu, tetap ada pembatasan jam operasional dan muatan penumpang dalam akses transportasi menuju Jakarta.

Rumah ibadah boleh beroperasi

Setiap kegiatan keagamaan, baik itu yang sifatnya wajib dilarang pada PSBB awal. Tapi pada PSBB kali ini, aturan membolehkan rumah ibadah digunakan dengan kapasitas maksimal sebesar 50 persen dan hanya berlaku di tempat ibadah di lingkungan pemukiman yang digunakan warga setempat. Sementara tempat ibadah di zona merah masih dilakukan pembatasan total, ketika belum turun rekomendasi dari Suku Dinas Kesehatan.(rwo/har)

Comments

comments