Inkrah, Markus Nari Dijebloskan ke Sukamiskin

Ilustrasi-KTP-el./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta―Terpidana kasus korupsi megaproyek e-KTP, Markus Nari, resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/10) kemarin. Selama satu tahun ini, Markus mendekam di balik jeruji besi rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, mantan politisi partai Golkar itu dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, lantaran vonis terhadap dirinya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, berdasar putusan Mahkamah Agung pada Juli 2020.

Ali menjelaskan, Markus bakal menjalani pidana penjara delapan tahun dikurangi selama berada dalam tahanan hukuman Markus diperberat karena wajib membayar denda sebesar Rp300 juta subsider delapan bulan kurungan. 

“Itu yang membuat KPK memasukkan Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani ,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10).

Tak hanya itu, tambah Ali, politisi paruh baya itu juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 900 ribu dolar AS.

Denda itu, kata Ali, mesti dibayar dalam jangka waktu satu bulan setelah vonis. Bila tidak, maka harta bendanya akan disita oleh penegak hukum. 

Selain itu, Markus bisa mendapat pidana penjara tambahan selama tiga tahun jika harta bendanya tak cukup untuk membayar uang pengganti.

Karier politik Markus pun terancam hancur, seiring hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik dan politik selama lima tahun, terhitung sejak yang bersangkutan rampung melakoni masa hukuman. 

Sebelumnya, Markus Nari divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Namun, KPK mengajukan banding sehingga hukumannya ditambah menjadi 7 tahun dalam proses banding. Pada putusan pamungkas di MA, yang bersangkutan akhirnya divonis 8 tahun penjara. 

Jaksa membuktikan, Markus berperan memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun anggaran 2011-2013.markus bersama pihak lainnya dan sejumlah perusahaan yang ikut dalam konsorsium pemenang proyek, sehingga dianggap merugikan negara sebesar Rp2,31 triliun.

Tak hanya itu, Markus juga dinilai terbukti merintangi pemeriksaan mantan anggota Komisi II Miryam S Haryani dan merintangi pemeriksaan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Sugiharto di persidangan kasus e-KTP. 

Atas perbuatannya, ia terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Selain itu, ia juga dianggap melanggar Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (rwo)

Comments

comments