Investasi Minol, FPPP Sebut Lebih Banyak Mudharat

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam diskusi bertema “Teror di Sigi, Bagaimana Nasib Perpres TNI" di media center Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/12).(Foto : Rahmat/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan Fraksi PPP DPR RI menolak dengan tegas menolak legalisasi investasi Minuman Keras (Miras) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

“PPP melihat bahwa dari sisi manfaat dan mudarat, maka potensi mudaratnya jauh lebih besar daripada potensi manfaatnya. Apa lagi soal masuknya investasi Miras ini kedalam Perpres 10/2021 tersebut,” kata Arsul Sani kepada wartawan, Senin (1/3).

Dikatakan Arsul Sani, dalam keputusan melegalkan investasi Miras ini, Pemerintah tidak menjelaskan secara rinci manfaat apa yang akan didapatkan oleh negara, termasuk penyerapan tenaga kerja hingga penerimaan pajak dari peraturan investasi Miras ini.

“Pemerintah tidak menjelaskan manfaat apa sebenarnya bagi negara ini yang hendak diperoleh. Tidak dijelaskan berapa besar efeknya pada penyerapan tenaga kerja, berapa banyak potensi pajak yang bisa digali,” ucapnya.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, dilegalkan investasi Miras ini berpotensi memperbanyak produk Miras oplosan dengan harga yang murah di tengah-tengah masyarakat, dan itu membahayakan masa depan generasi bangsa.

“Sementara potensi mudlaratnya lebih jelas bisa dilihat, seperti berapa banyak korban miras akan berjatuhan, karena dengan semakin banyak produk miras, maka akan semakin banyak pula potensi miras oplosan, apalagi kalo harganya murah,” jelasnya.

Arsul Sani juga mempertanyakan langkah Pemerintah ke depan, jika distribusi Miras yang sudah dilegalkan Pemerintah ini ke daerah-daerah yang melarang Miras?.

“Terus bagaimana distrubusinya ketika mencapai daerah-daerah yang justru kearifan lokalnya tegas menolak keberadaan Miras,” tanya Arsul.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. (rht)

Comments

comments