Investigasi Polri atas Penembakan 6 Laskar FPI Bukan Didasari Pelanggaran

Panglima Laskar Pembela Islam DPP Front Pembela Islam (FPI) Ustad Maman mempersiapkan ambulans pengantar jenazah ke Megamendung di Petamburan, Rabu (9/12/2020) dini hari./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri menyatakan investigasi terhadap kasus penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI), bukan didasari karena adanya pelanggaran dalam prosedur tindakan aparat.

Dalam investigasi ini, polisi hanya ingin memastikan apakah upaya pembelaan diri aparat dengan menembak mati sasarannya sudah sesuai ketentuan, seperti yang di Peraturan Kapolri Nomor 1 dan 8 Tahun 2009.

“Bukan karena sudah terindikasi melanggar. Kami itu memang bertugas mengecek penggunaan kekuatan sudah sesuai Perkap atau belum,” kata Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo kepada wartawan, Rabu (9/12).

Sambo tak menjelaskan, apakah nanti aparat yang melakukan penembakan bakal dihukum, ketika hasil investigasi mengarah pada pelanggaran aturan. Ia hanya pada keyakinan bahwa polisi tidak melanggar hukum saat menembak mati 6 orang Laskar FPI dalam insiden di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 51 yang terjadi pada Senin (7/12) dini hari itu.

“Kalau sesuai penggunaan kekuatannya berdasarkan Perkap, akan disampaikan secara transparan,” ucapnya.

Di saat polisi terus mengklaim ‘bersihnya’ aksi penembakan, gelombang kritik justru berdatangan. Kritik yang digaungkan adalah polisi dianggap mengabaikan hukum saat mengambil opsi tembak mati.

Kata Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia, penggunaan senjata api semestinya memperhatikan prinsip nesesitas atau alternatif lain yang dapat dilakukan, kemudian legalitas dan proporsionalitas.

Oleh karena itu, sebenarnya penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan target dan bukan membunuh. Penggunaan senjata yang sewenang-wenang oleh anggota Polri ini telah mengabaikan hak masyarakat atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999.

Lantas apa yang dilakukan aparat bisa dicap sebagai praktik extrajudicial killing atau unlawful killing yang merupakan pembunuhan di luar hukum.

Dalih polisi untuk menembak mati karena diserang lebih dulu, juga disangkal kubu korban. Sekretaris Umum FPI Munarman mengklaim anggotanya tak pernah dibekali senjata api.

Ia menantang polisi untuk membuktikan kebenaran barang bukti berupa pistol tipe revolver. “Kalau betul itu, itu coba dicek senjata apinya nomor register senjata apinya pelurunya itu semua tercatat, cek saja, silakan dicek, pasti bukan punya kami,” katanya dalam rilis pers, Senin.

Sementara itu, polisi mengungkap sejumlah barang bukti yang diklaim memperkuat adanya penyerangan. Di antaranya 1 pucuk senpi rakitan dan 3 amunisi ukuran 9 milimeter; 1 pucuk senpi rakitan dan 14 amunisi ukuran 9 milimeter, 1 pedang ukuran 1 meter; 1 samurai ukuran satu meter; 1 celurit ukuran 60 sentimeter; 1 tongkat kayu berujung runcing ukuran 50 sentimeter; 1 ketapel beserta 10 kelereng. (rwo)

Comments

comments