Investigasi Propam Polri untuk Pastikan Pembelaan dari Aparat Sudah Tepat

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya dalam konferensi pers insiden penembakan 6 orang yang diduga simpatisan FPI. Foto: Acuantoday.com/Rohman Wibowo

Acuantoday.com, Jakarta―Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri menyatakan investigasi terhadap aksi penembakan terhadap 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI), bukan untuk melihat ada-tidaknya pelanggaran dalam prosedur tindakan aparat. 

Dalam investigasi ini, polisi hanya ingin memastikan apakah upaya pembelaan diri aparat dengan menembak mati sasarannya sudah sesuai ketentuan, seperti yang di Peraturan Kapolri Nomor 1 dan 8 Tahun 2009. 

“Bukan karena sudah terindikasi melanggar. Kami itu memang bertugas mengecek penggunaan kekuatan sudah sesuai Perkap atau belum,” kata Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo kepada wartawan, Rabu (9/12). 

Sambo tak menjelaskan, apakah aparat yang melakukan penembakan nantinya bakal dihukum, jika hasil investigasinya terbukti ada pelanggaran aturan. 

Ia hanya berangkat pada keyakinan, polisi tidak melanggar hukum saat menembak mati 6 orang Laskar FPI dalam insiden di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 510, yang terjadi pada Senin (7/12) dini hari itu. 

“Kalau sesuai penggunaan kekuatannya berdasarkan Perkap, akan disampaikan secara transparan,” ucapnya.

Di saat polisi terus mengklaim ‘bersihnya’ aksi penembakan, gelombang kritik justru berdatangan. Kritik yang digaungkan adalah polisi dianggap mengabaikan hukum saat mengambil opsi tembak mati. 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia, penggunaan senjata api semestinya memperhatikan prinsip nesesitas atau alternatif lain yang dapat dilakukan, kemudian legalitas dan proporsionalitas. 

Oleh karena itu, sebenarnya penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan target dan bukan membunuh.

Penggunaan senjata yang sewenang-wenang oleh anggota Polri ini telah mengabaikan hak masyarakat atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999. (rwo)

Comments

comments