Jaminan Keselamatan dari Negara Cegah Naiknya Angka Golput

Seorang pemilih sedang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) pencegahan virus corona (COVID-19) Pilkada Serentak 2020 ditengarai membuat partisipasi rakyat untuk ikut pilkada menjadi rendah./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) pencegahan virus corona (COVID-19) Pilkada Serentak 2020 ditengarai membuat partisipasi rakyat untuk ikut pilkada menjadi rendah.

Dampaknya angka golongan putih (golput) Pilkada Serentak 2020 dikhawatirkan meningkat karena pembatasan dan banyaknya aturan prokes yang harus dipatuhi masyarakat.

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana mengatakan kekhawatiran dan kemungkinan meningkatnya angka golput bisa dihindari, ketika keselamatan masyarakat dijamin negara pada setiap tahapan pemilihan.

“Ada kecenderungan orang enggan datang ke TPS, seiring tidak adanya kepastian bakal tak tertular. Jadi, daripada menularkan atau ditularkan orang, masyarakat pilih cari aman,” ucap Aditya kepada Acuantoday.com, Senin (21/9/2020).

Untuk menjamin hak politik warga terpenuhi, Aditya menyarankan negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai meyakinkan pemilih bahwa ada protokol kesehatan secara ketat berlaku pada setiap tahapan pemilihan.

“Jadi mensosialisasikan tentang protokol kesehatan menjadi satu syarat penting yang bisa dilakukan negara. Sampai hari ini kan hal itu masih dirasa kurang ya, karenanya itu yang mesti gencar dilakukan oleh pemerintah kalau pilkada ini ingin masih lanjut,” ucapnya.

Kemungkinan adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat juga diamini Ketua Perkumpulan Untuk pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa. Pendapatnya didasari oleh beragam survei yang menunjukkan pilkada di situasi pandemi bukan jadi prioritas, tapi kesehatan dan ekonomi yang kini dipikirkan masyarakat.

Ia pun bersepakat mesti ada peranan negara dalam mengerek partisipasi masyarakat, terlebih mengawal literasi publik (baik secara daring dan luring) tentang bagaimana sosok kandidat yang ada.

“Terus kasih informasi yang komprehensif, misal calon tunggal, kan ada sekira 25 daerah yang punya calon tunggal,” ujarnya.

Apabila masyarakat tidak mendapat informasi yang utuh soal calon calonnya, bisa jadi partisipasinya turun.(rwo/har)

Comments

comments