Jangan Khawatir, Biaya Perawatan Pasien COVID Ditanggung Pemerintah

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito. /Foto : Tim Komunikasi Satgas Penanganan OOVID-19

Acuantoday.com, Jakarta- Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, Satgas Penanganan COVID-19 masih mendapati beberapa laporan kasus dimana pasien mempertanyakan soal tagihan biaya Rumah Sakit.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah telah menegaskan pembiayaan COVID-19 ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah. Untuk itu, ia mengingatkan jangan sampai ada rumah sakit yang merekomendasikan perawatan di luar standar yang ditanggung oleh pemerintah.

“Biaya perawatan yang seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah merupakan komitmen pemerintah dalam membantu meringankan beban pasien Covid-19 di Indonesia,” ucap Wiku di Jakarta, Jumat (2/10).

Wiku menjelaskan masyarakat yang positif terinfeksi COVID-19 dapat memperoleh layanan kesehatan yang sesuai standar. “Karena inilah wujud kehadiran negara bagi masyarakat di tengah pandemi,” imbuhnya.

Ia mengaku tak bosan mengimbau masyarakat Indonesia tidak khawatir soal pembiayaan Covid-19. Dimanapun Rumah Sakitnya, baik Rumah Sakit Pemerintah ataupun Swasta.

“Selama dalam rangka penanganan Covid-19, biayanya akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah,”
tegasnya.

Lebih jauh, Wiku menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI Nomor HK.01/07/MENKES/446/2020, tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Desease 2019 (Covid19), pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging (PIE) dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

“Klaim pembiayaan tersebut berlaku bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit yang melakukan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (PEI) tertentu,” ujarnya.

Dengan demikian, sebut Wiku, sesuai dengan ketentuan di atas, maka klaim pembiayaan bisa diberikan kepada Rumah Sakit yang melakukan pelayanan PIE tertentu.

“Termasuk di dalamnya adalah rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana,” jelas Wiku.

Lebih lanjut, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.01.07/Menkes 446/2020 juga diatur secara rinci pelayanan yang dibiayai pemerintah terkait dengan perawatan pasien Covid-19. Komponen pelayanan kesehatan yang dibiayai pemerintah meliputi:
1. administrasi pelayanan;
2. akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi);
3. jasa dokter;
4. tindakan di ruangan;
5. pemakaian ventilator;
6. pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis);
7. bahan medis habis pakai;
8. obat-obatan;
9. alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan;
10. ambulans rujukan;
11. pemulasaraan jenazah; dan
12. pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.

Selain itu, bagi Pasien Suspek/Probable/konfirmasi COVID-19 dapat dilakukan alih rawat non isolasi dengan kondisi sudah memenuhi kriteria selesai isolasi tetapi masih memerlukan perawatan lanjutan untuk kondisi tertentu yang terkait dengan komorbid/penyakit penyerta, co-insidens dan komplikasi dengan pembiayaanya dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/mandiri (pasien/keluarga).(har)

Comments

comments