Jawab Keraguan Publik soal Kebakaran Kejagung, Ini Penjelasan Polri

Monumen R. Soeprapto (Bapak Korps Kejaksaan) masih tegak berdiri. Kebakaran Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu berbuntut pada dugaan pidana. Polisi tengah memburu pelaku./Foto: Acuantoday.com (Rohman Wibowo)

Acuantoday.com, Jakarta- Hasil penyidikan Polri yang menyimpulkan penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung karena puntung rokok, diragukan sebagian masyarakat.

Bahkan penyidik Bareskrim Polri didesak untuk kembali menggelar ulang rekonstruksi secara terbuka. Bahkan, bisa sampai diliput media dan disiarkan langsung.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo menolak desakan menggelar ulang rekonstruksi. Alasannya Polri berpegangan pada dugaan pasal 188 bahwa insiden itu sengaja dibakar berdasarkan penyidikan secara profesional dan terbukti secara ilmiah berdasar temuan para ahli.

“Penyidikan sudah secara scientific evidence. Kami tak akan terjebak politisasi, sesuatu yang tak ada namun didorong supaya ada.” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo saat dikonfirmasi, Minggu (25/10).

Penegasan Ferdy diperkuat pembuktian ilmiah para ahli. Salah satunya ahli kebakaran Universitas Indonesia, Yulianto yang menerangkan bahwa bara puntung rokok itu merambat ke bahan yang gampang terbakar sehingga mempercepat tahapan kebakaran, yang umumnya berawal dari proses membara, tapi dalam kebakaran Kejagung, lantas langsung ke tahap api menyala.

“Dalam peristiwa ini terjadi proses penyalaan, pembesaran, dan pertumbuhan (fire growth). Api tumbuh mengikuti hukum T kuadrat, (bila) terlambat merespons, api cepat sekali tumbuh sampai temperatur 700 derajat bahkan 900 derajat celsius,” terang Yulianto dalam ekspos hasil penyidikan di Bareskrim Polri, Jumat (23/10).

Sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman mendesak penyidik Bareskrim Polri untuk kembali menggelar ulang rekonstruksi insiden kebakaran gedung utama Kejagung secara terbuka.

Desakan disampaikan Boyamin menyusul polemik keraguan masyarakat atas hasil rekonstruksi Polti tersebut.

Boyamin berpendapat, proses transparansi penyidikan diperlukan untuk menjawab keresahan publik ihwal penyebab kebenaran kebakaran Kejagung karena faktor kelalaian atau memang sengaja dibakar, sebagaimana dugaan awal penyidikan.

“Teorinya lalai itu kan istilahnya ada yang berwarna dan tidak berwarna dan toh juga bisa kesalahan itu sedikt lalai atau sedikit sengaja. Dalam imanjinasi film itu kan ada pembunuh bayaran, ini bisa juga ada pembakar bayaran,” ujar Boyamin dalam rilis video yang diterima Acuantoday.com, Sabtu (25/10).

Boyamin berpendapat, ada pihak yang diuntungkan, bila penyidikan berhenti tanpa dibukanya lagi opsi dugaan kesengajaan. Salah satunya pihak yang terlibat dalam pusaran kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Dalam hal kasus permohonan fatwa MA Djoko Tjandra yang melibatkan oknum Jaksa Pinangki, itu kan setidaknya kegiatan orang-orang tersebut jadi tidak terpantau, tidak ada barang bukti. Jadi, hilang semua, oknum Pinangki ini pernah menemui atau ditemui siapa,” ucap dia.(rwo)

Comments

comments