Jelang Pencoblosan, DPR: Keamanan Harus Bisa Deteksi Potensi Gangguan

Staf KPU Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyiapkan logistik Pilkada Serentak 2020 di wilayah itu sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS, Sabtu (5-12-2020). ANTARA/Nur Muhamad

Acuantoday.com, Jakarta―Sinergi antara TNI-Kepolisian dengan KPU dan Bawaslu untuk mengamankan setiap tahapan Pilkada mendesak dilakukan.

“Keamanan harus dapat mendeteksi dini hal-hal yang berpotensi bisa mengganggu suksesnya pelaksanaan Pilkada pada, 9 Desember nanti,” kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Senin (7/12).

Hal yang patut menjadi perhatian, misalnya, kata dia, memerangi berita bohong (hoaks) yang beredar di masyarakat, menghindari konflik pada saat pemungutan suara, penegakan protokol kesehatan, serta potensi buruk lainnya.

“Aparat keamanan perlu bekerjasama dengan penyelenggara pemilu,” kata Azis dalam 

keterangan tertulisnya, Senin (7/12).

Olehnya itu, Azis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal Pilkada 2020. Pasalnya, pesta demokrasi tersebut akan berlangsung dalam hitungan hari di 270 wilayah di Indonesia, 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.

“Kesuksesan Pilkada membutuhkan dukungan seluruh pihak. Kita berharap peran serta seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan pengawalan serta pengawasan secara aktif dalam rangka mengawal jalannya demokrasi di Indonesia,” ucapnya. 

Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi COVID-19 kali ini, KPU sebagai pihak penyelenggara menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), sebagai peraturan pelaksana agar penyelenggaraan Pilkada tidak menciptakan klaster baru penyebaran COVID-19.

“Pelaksanaan tahapan Pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat, penyelenggaraannya pun juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas. Perhatikan dan patuhi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments