Jelang Pilkada, KPK Ungkap Modus Korupsi Calon Kepala Daerah

Warga Papua saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara. Minggu (27/9) Polda Papua mengharapkan rakyat Papua dapat mematuhui dan taat pada protokol kesehatan (prokes) penanganan COVID-19 serta terus menggemakan Pilkada Serentak 2020 yang damai./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pasangan calon kepala daerah berhati-hati dalam menggelontorkan biaya kampanye. 

“Kami sudah mengidentifikasi. KPK sudah tahu modusnya bapak dan ibu ketika terpilih nanti,” kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, dalam webinar di akun YouTube Kanal KPK, Kamis (1/10).

Giri mengingatkan, ongkos kampanye yang terlampau mahal berpotensi besar memancing setiap kepala daerah terpilih untuk melakukan korupsi saat memimpin.

Setidaknya, KPK sudah mengendus modus apa saja yang kerap dilakukan para kepala daerah. 

Pertama, kepala daerah terpilih biasanya melakukan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari jabatan terbawah seperti kepala sekolah hingga jabatan strategis macam sekretaris daerah dan kepala dinas. 

Kedua, kepala daerah mencari celah korupsi anggaran pengadaan barang dan jasa. Biasanya, untuk memuluskan modus korupsi ini, yang bersangkutan mengatur pemenang lelang pengadaan. 

Ketiga, jual beli perizinan. Kepala daerah terpilih biasanya menyasar perizinan pembangunan di sektor ‘seksi’, mulai dari perkebunan, pusat perbelanjaan, hotel hingga rumah sakit.

Keempat, melibatkan pejabat legislatif daerah (DPRD) terkait korupsi anggaran. 

“Sebelum proyek pembangunan dilakukan, biasanya korupsi sudah terjadi,” ujarnya. 

Kelima, kepala daerah terbiasa menerima gratifikasi. 

“Enggak minta pun pasti dikasih karena jabatannya bupati/wali kota. Belum masuk ke ruangan rumah dinas, semua perabotan sudah diisi dan yang isi pengusaha,” tandas Giri.

Keenam, korupsi pendapatan daerah, dari dana hibah hingga pungutan pajak. Ia lalu mencontohkan, ketika ada pungutan pajak yang semestinya disetorkan ke kas daerah, akan tetapi justru dibagi-bagikan di kalangan satu lingkar dan oknum-oknum lainnya yang satu lingkar dengan kepala daerah terpilih. (rwo

Comments

comments