Jika Benar Ada Manipulasi AD/ART, Demokrat AHY Cacat Prosedur dan Substansi

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kiri) menyampaikan sambutan pada pembukaan rangkaian rapat konsolidasi partai bersama pengurus di tingkat pusat, daerah, dan cabang di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). (Foto : Partai Demokrat)

Acuantoday.com, Jakarta- Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, jika terbukti benar perubahan dan penetapan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres 2020 dibuat di luar mekanisme forum Kongres, maka bisa dianggap catat prosedur dan subtansi.

“Artinya kalau informasi itu benar, kalau itu bisa dibuktikan maka ya itu bisa catat prosedur dan catat subtansi, maka itu rawan untuk digugat, nah ini itu kelemahan bagi kubu AHY itu bisa menjadi dasar pertimbangan bagi Kumham atau pun pengadilan,” kata Karyono kepada wartawan, Rabu (17/3).

Menurut Karyono, perubahan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Tahun 2020 itu bisa menjadi celah bagi kubu Moeldoko untuk menggugat kepengurusan Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), karena dinilai bertentangan dengan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik.

“Dan hal itu bisa menjadi kelemahan bagi kubu AHY, tapi ini tentu sajakan karena ada SK Kumham yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kubu AHY sudah dibuat, sudah mendapatkan SK, oleh karena itu SK itu juga harus digugat, artinya kemungkinan pengadilan membatalkan kepengurusan AHY cukup besar,” ucapnya.

Dijelaskan Karyono, melihat AD/ART tahun 2020 dari pasal yang mengatur kewenangan Majelis Tinggi partai yang dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlihat sekali ada upaya sistematis, terstuktur untuk melanggengkan kekuasaan dinasti kubu Cikeas. Dalam AD/ART itu dibuatkan skenario untuk menutup ruang bagi kelompok yang tidak puas terhadap kepemimpinan AHY untuk melaksanakan KLB.

“Karena apa, untuk menyelenggarakan KLB kan harus mendapatkan persetujuan atau usulan dari Majelis Tinggi nah sementera ketua Majelis Tingginya kan Pak SBY,” jelasnya.

Lanjut Karyono, dalam AD/ART juga disebutkan pasal untuk melakukan KLB mensyaratkan ada usulan dari 2/3 DPD, dan 50% DPC, namun dikunci harus berdasarkan persetujuan dari Majelis Tinggi, dengan begitu, kata Karyono semangat demokrasi di Partai Demokrat menjadi mati.

“Nah itukan terlihat sekali bahwa ada upaya secara sistematis untuk mengamankan AHY sebagai ketua Umum, jadi ya mau demokratis tidak jadi demokratis, padahalkan yang memiliki suarakan DPD dan DPC,” ungkapnya.

Selain itu, kata Karyono yang menjadi janggal dalam susunan Majelis Tinggi, AHY selaku Ketua Umum Partai juga merangkap sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi, disusul Andi Mallarangeng menjadi sekretaris majelis tinggi dan beberapa orang lain yang dikenal sebagai loyalis SBY.

“Masa AHY sebagai ketua umum, dia juga sebagai Majelis Tinggi itukan menjadi lucu, jadi AD/ART tahun 2020 itu terkait dengan yang mengatur kewenangan Majelis tinggi, ya itu tidak demokratis, mematikan demokrasi di tubuh Demokrat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara Jhoni Allen Marbun menuding AHY telah memanipulasi mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. (rht)

Comments

comments