Jogja Corruption Watch Sampaikan Catatan untuk 3 Bupati Baru

Gubernur DIY Sri Sultan HB X melantik 3 pasangan kepala daerah yaitu Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. (Foto : Chaidir/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Yogyakarta- Tiga pasangan kepala daerah terpilih di DIY yakni Gunungkidul, Bantul dan Sleman resmi dilantik Sri Sultan HB X, Jumat (26/2/2021).

Harapan positif disampaikan berbagai pihak, di antaranya dari Jogja Corruption Watch (JCW).

JCW berharap para bupati dan wakil bupati yang baru dilantik tersebut mampu menjalankan amanah masyarakat sebaik mungkin serta menenuhi janji politik.

Di Sleman pasangan kepala daerah yang dilantik yaitu Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa, kemudian pasangan Abdul Halim Muslih dan Joko B Purnomo di Kabupaten Bantul, dan di Gunungkidul pasangan Sunaryanta dan Heri Susanto.

3 pasangan kepala daerah terpilih yaitu Bupati/Wakil Bupati Bantul, Bupati/Wakil Bupati Gunungkidul, dan Bupati/Wakil Bupati Sleman menjalani prosesi pada pelantikan. (Foto : Chaidir/Acuantoday.com)

Aktivis JCW, Baharuddin Kamba menyampaikan beberapa catatan untuk ketiga pasangan tersebut. JCW memiliki concern untuk mengawal kepala daerah dalam memimpin selama empat tahun kedepan.

JCW mengingatkan kepada kepala daerah terpilih di tiga Kabupaten di DIY untuk dapat memenuhi janji-janji politik saat kampanye sebelumnya. “Sekadar meningatkan kepada publik salah satu janji politik pasangan Kustini Sri Purnomo – Danang Maharsa adalah reformasi birokrasi berbasis digital. Janjinya saat itu dengan reformasi birokrasi berbasis digital meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tanggap, cepat, sigap dan bebas pungutan liar,” ujar Kamba.

Kemudian salah satu janji Kepala Daerah terpilih di kabupaten Bantul pasangan Abdul Halim Muslih dan Joko B Purnomo adalah memberikan alokasi anggaran Rp 50 juta pertahun perdusun. Di Kabupaten Bantul terdapat 933 Dusun. Masyarakat Bantul tinggal menghitung saja Rp 50 juta dikalikan 933 dusun.

“Nah, disituasi pandemi Covid-19 seperti saat ini pasti pula berdampak pada perekonomian dan keuangan daerah. Apakah janji memberikan Rp 50 juta pertahun perdusun di Kabupaten Bantul dapat direalisasikan? Kita tunggu dan ditagih saja,” ujarnya.

Lalu pasangan terpilih Sunaryanta dan Heri Susanto di Pilkada Kabupaten Gunungkidul. Salah satu janji politik pasangan ini adalah memperkuat sektor UMKM, investasi dan pariwisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul. “Kita harapkan investasi yang ramah lingkungan dan betul-betul dapat mensejahterakan masyarakat Gunungkidul,” terang Kamba melalui pernyataan tertulis.

JCW juga mengingatkan kepada kepala daerah terpilih untuk menjadi pemimpin di daerah dan bukan berdagang kekuasaan. Kamba mengingatkan para kepala daerah terpilih untuk tidak mencari sesuatu sebagai balik modal yang harus dikembalikan melakukan perilaku koruptif.

“Diharapkan di 100 hari kerja pertama para kepala daerah terpilih dapat menjalani program-program prioritas pada saat janji kampanye dulu. Bukan malah 100 hari kerja pertama kepala daerah terpilih disibukan dengan konsolidasi bagi-bagi kekuasaan karena balas budi. JCW mengajak kepada pemilih untuk mengawal dan menagih janji-janji kepala daerah terpilih,” tandas dia.

Sementara dalam pelantikan, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X meminta kepala daerah untuk bekerja serius menyejahterakan masyarakat. “Bupati dan wakil bupati bisa cerdik mengatur skala prioritas agar program-program bermanfaat untuk masyarakat,” terang Sultan.

Sultan berharap, bupati dan wabup baru tersebut bisa segera bekerja menuntaskan persoalan di daerahnya masing-masing, khususnya dalam upaya penanganan pendemi Covid-19. Untuk merealisasikan hal itu, bupati dan wabup dianjurkan segera membelanjakan APBD dan Danais tahun anggaran 2021 untuk program-program pemulihan ekonomi.

“Dalam menjalankan awal pemerintahan, para bupati wabup untuk segera membelanjakan APBD dan Danais tahun anggaran 2021, agar ekonomi masyarakat mulai pulih, untuk segera bangkit pada pasca vaksinasi nasional,” kata Sultan.

“Hal mana merupakan program simultan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah melalui kebijakan pemberdayaan UMKM, dan penyusunan daftar prioritas investasi daerah dengan cara-cara yang ekstra ordinary dalam situasi darurat Covid-19 saat ini,” tambahnya.

Sultan melanjutkan jika bupati dan wabup bermaksud memasukkan program untuk menepati janji pilkada, maka perlu dipilah terlebih dulu. Harus dipilih mana yang penting bagi masyarakat. Jika sudah ia mempersilakan program janji kampanye disisipkan dalam anggaran perubahan dan pembahasan RKPD tahun anggaran 2022.

Kepada bupati dan wabup terlantik, Sultan mengingatkan untuk menjadikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) sebagai ikatan kolekttif leadership yang berkualitas negarawan. Selain itu membuka dialog personal dengan kandidat lain untuk mengadopsi dan mengadaptasi program-programnya yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat.

“Dengan demikian sekaligus menghilangkan sekat-sekat sosial guna memperkuat kembali kohesi sosial dengan merapikan kursi-kursi yang berantakan dan sampah-sampah berserakan pasca pesta demokrasi usai,” ujarnya.

Sultan mengharap semua elemen pemerintahan dan masyarakat dapat membantu bupati dan Wabup dalam melaksanakan agenda pembangunan, sehingga partisipasi dan kerjasama sinergis itu dapat memberi jaminan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyatnya. (Chaidir)

Comments

comments