Jreng! Polisi Ungkap Peran KAMI di Aksi Demo Rusuh 810

Polri ungkap skenario KAMI yang buat skenario rusuh demo UU Ciptaker seperti tragedi 1998. Foto: Acuantoday.com (Rohman Wibowo)

Acuantoday.com, Jakarta―Polisi berhasil mengungkap skenario untuk membuat demo rusuh pada aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, di Medan, pada 8 Oktober lalu.

Dalam sebuah grup Whatapps di jajaran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) cabang Medan, ditemukan skenario kerusuhan seperti tahun 1998.

“Polisi berhasil melacak jejak digital JG di grup WhatsApp KAMI tersebut,” tegas Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/10).

JG merupakan bagian dari empat tersangka dalam kasus ini, selain WRB, NZ dan KA.

Dari hasil perbincangan yang bersangkutan di WhatsApp Grup (WAG), lanjut Argo, didapati perbincangan skenario kerusuhan demo UU Ciptaker mirip kerusuhan 1998 silam, misal tendensi penyerangan terhadap etnis Tiongkok.

“Penjarahan toko China dan rumah-rumahnya, kemudian preman diikutkan untuk menjarah,” ujarnya katanya.

JG, lanjut Argo, menyampaikan, sebagain dari percakapan itu, seperti, ‘batu kena satu orang, bom molotov bisa membakar 10 orang dan bensin bisa berjajaran.’

Argo mengklaim, pihaknya tak hanya mampu menyita barang bukti berupa jejak digital dalam WhatsApp, tapi juga mendapat bukti lain seperti bom molotov dan pylox untuk merusak fasilitas.

Sebelumnya, Tim Siber Polda Sumatera Utara meringkus keempat tersangka di waktu yang berbeda. Pertama, KA ditangkap pada 9 Oktober, JG dan NZ (10 Oktober), dan WRB (12 Oktober).

Atas perbuatannya, Argo menegaskan, keempat tersangka diancam jerat tiga pasal, pertama Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Kedua, Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik.

Terakhir, polisi sangkakan mereka dengan Pasal 160 KUHP tentang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dengan ancaman enam tahun penjara. (rwo)

Comments

comments