Kampanye Perdana, Delapan Paslon Langgar Prokes 

Seorang pemilih sedang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) pencegahan virus corona (COVID-19) Pilkada Serentak 2020 ditengarai membuat partisipasi rakyat untuk ikut pilkada menjadi rendah./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) mencatat ada delapan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan sejumlah pasangan calon (paslon) selama masa kampanye perdana Pilkada Serentak 2020.

“Di hari pertama kampanye, ada delapan kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan,” kata Anggota Bawaslu, M Afifuddin dalam keterangan tertulis, Senin (28/9).

Pelanggaran prokes pada Pilkada Serentak ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13/2020. 

Sekadar diketahui, pelaksanaan Pilkada 2020, sudah memasuki tahapan kampanye. Dimulai dari 26 September hingga 5 Desember mendatang.

Afif tak menyebut nama paslon pelanggar prokes, tapi yang jelas mereka adalah paslon di Tanjung Jabung Barat dan Sungai Penuh. Paslon di Purbalingga yang kedapatan melanggar prokes saat kegiatan deklarasi.

“Di Bandung dan Dompu juga melakukan metode kampanye pertemuan tatap muka dengan peserta yang hadir secara fisik lebih dari 50 peserta,” kata Afif. 

Pelanggaran prokes lain, Bawaslu mendapati peserta kampanye tidak menerapkan jaga jarak fisik saat kampanye paslon di Mojokerto, Kaimana dan Medan.

Kendati pelanggaran ditemukan, Afif belum menjatuhi hukuman atau sanksi kepada paslon. Pada pasal 88 D, disebutkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa menerbitkan surat peringatan tertulis. 

Kemudian, bisa langsung melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, bila paslon masih  tidak melaksanakan peringatan tertulis.

Selain itu, paslon yang melanggar dijatuhi hukuman larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (rwo)

Comments

comments