Kapolri kepada Kapolda: Ajak Pemda Godok Sanksi Pelanggar PPKM

Kapolri Jenderal Idham Azis saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI secara virtual di Jakarta, Rabu (30/9). Rapat membahas pengungkapan kasus-kasus aktual./Acuantoday.com

Acuantoday.com, Jakarta―Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan perintah kepada seluruh Kapolda di kawasan Jawa-Bali, yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Perintah ini dimakasudkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat tentang teknis pelaksanaan, termasuk aturan hukum yang dipakai selama pembatasan berlangsung pada 11-25 Januari 2021. 

Perintah itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/13/I/OPS.2./2021, yang ditandatangani Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto atas nama Kapolri, tertanggal 7 Januari 2021.

Perintah pertama Idham menekankan soal kesatupaduan kepolisian dan pimpinan daerah terkait pelaksanaan pembatasan sosial selain PSBB tersebut.

“Melakukan komunikasi, koordinasi, dan mendorong pihak Pemda (Kepala Daerah) untuk mengatur secara spesifik PPKM dimaksud sampai dengan penerapan sanksi melalui Perda,” kata Idham. 

Dalam langkah preventif, Idham menginginkan adanya kerja-kerja personelnya untuk menyosialisasikan PPKM secara masif, baik secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring).

Tindakan pencegahan lainnya adalah memberikan edukasi ke masyarakat sampai paham dan menaati peraturan. 

“Meningkatkan kegiatan Satgas II (Pencegahan) Operasi Aman Nusa II melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, media cetak, dan elektronik,” ujar Idham. 

Ketika semua teknis pelaksanaan dan aturan hukum sudah jelas, Idham mewanti-wanti jajarannya agar bersinergi dengan pihak terkait lain dalam menjamin implementasi PPMK di tengah masyarakat berjalan baik.

“Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi,” tutur dia. 

Dalam ST itu, Idham juga menekankan jajarannya tidak hanya fokus untuk menjaga kondusifitas PPMK secara teknis aturan hukumnya, tapi turut membantu pemerintah daerah setempat dalam soal kepentingan ekonomi masyarakat. 

“Melakukan pengawalan dan pengawasan serta mendorong pihak Pemda untuk mengakselerasi pelaksanaan belanja barang maupun modal, penyaluran seluruh program bantuan sosial pemerintah serta memberikan kemudahan investasi dan kegiatan usaha terutama pada triwulan I tahun 2021 dalam rangka mendukung program pemulihan perekonomian nasional,” ucap Idham. 

Ia juga memerintahkan jajarannya untuk mengetahui pasti seluk-beluk agenda vaksinasi Covid-19 yang bakal berlangsung beberapa waktu mendatang. 

Setidaknya, ada 8 kawasan yang menjalani PPMK nanti. Rinciannya sebagai berikut:

  1. DKI Jakarta

(Seluruhnya)

  1. Jawa Barat (Bodebek)

– Kota Bogor

– Kabupaten Bogor

– Kota Depok

– Kota Bekasi

– Kabupaten Bekasi

  1. Banten – Tangerang Raya

– Kota Tangerang

– Kabupaten Tangerang

– Kota Tangerang Selatan

  1. Jawa Barat

– Kota Bandung

– Kabupaten Bandung Barat

– Kota Cimahi

  1. Jawa Tengah

– Semarang Raya

– Solo Raya

– Banyumas Raya

  1. Yogyakarta

– Kota Yogyakarta

– Kabupaten Bantul

– Kabupaten Gunung Kidul

– Kabupaten Sleman

– Kabupaten Kulonprogo

  1. Jawa Timur

– Kota Malang Raya

– Surabaya Raya

  1. Bali

– Kota Denpasar

– Kabupaten Badung

Comments

comments