Kebijakan Injak Rem dan Gas Sebaiknya Dipegang Presiden

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil)/ Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ‘menginjak rem’ dengan
penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total dinilai berdampak luas bagi terhentinya aktifitas ekonomi dan sosial di masyarakat.

Kebijakan ‘injak rem” itupun banyak menuai penolakan masyarakat. Bahkan, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mengkritik kebijakan Gubernur Anies tersebut.

Untuk menengahi persoalan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) mengusulkan sebaiknya kebijakan melakukan injak rem dan gas dalam penanganan COVID-19 dipegang langsung oleh Presiden.

Dengan demikian, sinergi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling menguatkan.

Penegasan disampaikan Gus Nabil menanggapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total.

“Intinya, pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi harus menjadi dirigen dalam setiap inisiasi yang diupayakan masing-masing unit, baik dari birokrasi maupun warga,” ucap Gus Nabil, Jumat (11/9/2020).

Jika tongkat komando dipegang langsung oleh Presiden Jokowi, maka akan tercipta kebijakan penanganan pandemi yang lebih komprehensif.

“Sehingga, inisiasi yang ada menjadi orkestrasi kebijakan dan program penanganan pandemi yang komprehensif,” terang politisi PDIP yang menjadi Ketua Umum Pagar Nusa ini.

Kepada Gubernur Anies, Gus Nabil juga meminta sebaiknya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang selama ini menjadi penyangga Jakarta. Yaitu, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi Banten dan Jawa Barat.

“Maka, pada konteks ini, karena DKI Jakarta secara geografis sangat unik, terkait dengan kantor pemerintahan dan sentra ekonomi, maka koordinasi agar kebijakan terkoneksi dengan kawasan sekitarnya menjadi sangat penting,” kata dia.

Sebelumnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan PSBB total justru mendapat kritik dari pemerintah pusat. Gubenrur Anies beralasan penerapan kembali PSBB secara total karena meningkatnya penularan COVID-19 di DKI Jakarta yang sangat tinggi melampaui batas kewajaran yang ditetapkan WHO.

Akibat tingginya kasus baru warga DKI yang terpapar itu, membuat ruang ICU dan isolasi pasien COVID penuh. Karena alasan itu, Anies memutuskan untuk “mengijak rem” dengan menerapkan kembali PSBB agar penyebarannya dapat dihentikan. (har)

Comments

comments