Kebijakan “Jateng Di Rumah Saja” Berdampak pada Kelangkaan Komoditas Pangan di Yogya

Suasana Pasar Beringharjo Yogyakarta di masa pandemi Covid-19.. (Foto : Chaidir/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Yogyakarta- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak akan memberlakukan kebijakan “Di Rumah Saja” seperti yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah. Namun DIY akan memfokuskan pengawasan mikro di tingkat desa untuk mengurangi penularan virus Corona.

Kebijakan “Jateng di Rumah Saja” pada 6 dan 7 Februari ini memang berdampak pada pasokan sayur mayur dari Jawa Tengah terutama dari Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo ke pasar-pasar di DIY.

Selain langka, harganya pun naik. Seperti terlihat di pasar tradisional terbesar di DIY yaitu pasar Beringharjo Yogyakarta, Minggu (7/2/2021).  Begitu juga di pasar tradional di pusat Kota Bantul yaitu Pasar Bantul beberapa harga sayur mayur naik, meski pun tidak begitu tinggi.

“Kami belum ada rencana melakukan penutupan seperti Jateng. Karena dengan ditutup konsekuensinya besar, tidak hanya hotel, tapi pasar bagaimana, itu harus diperhatikan karena implikasinya besar. Kita hati-hati saja. Pemda DIY tidak akan mampu membiayai masyarakat bila semua ditutup,” tegas Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Terkait perpanjangan program Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemda DIY telah memanggil seluruh bupat/walikota dan meminta agar melakukan pengawasan ketat pada tingkat mikro.

Sementara itu, Asisten Sekda bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana menambahkan, dari hasil pelaksanaan PTKM tahap I dan II di DIY, evaluasinya ternyata belum cukup menggembirakan karena kasus konfirmasi positif Covid-19 masih cukup tinggi.

Asisten Sekda bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana. (Foto : Chaidir/Auantoday.com)

“Jika PPKM di DIY tidak dilanjutkan, kemungkinan dampak berkurangnya kasus pandemi Covid-19 belum dapat dilihat efektivitasnya. Pak Presiden memutuskan melanjutkan pelaksanaan PSBB Jawa-Bali dengan penekanan penanganan hingga pengawasan pada lingkup yang lebih kecil atau mikro di tingkat desa/kalurahan ke bawah hingga RT/RW,” ujar Tri Saktiyana.

Menurutnya, desa/kalurahan harus melakukan dan menetapkan strategi 3T yakni testing, tracing dan treatment, kemudian pemetaan zonasi kasus Covid-19 hingga tingkat RT, penyediaan tempat isolasi mandiri dan sebagainya. Dengan demikian antarkomunitas kecil masyarakat tersebut berlomba-lomba supaya RT, desa/kalurahannya menjadi zona hijau atau tidak ada kasus positif Covid-19.

“Warga pasti ingin dilakukan pembatasan yang lebih ketat lagi supaya tidak menularkan ke desa/kalurahan yang lain disekitarnya, maka mereka berlomba-lomba menuju zona hijau tersebut. Strategi 3T ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mengeluarkan APBDes sehingga bisa diakses untuk pembiayaan strategi tersebut mulai dari logistik maupun sarana prasarana (sarpras) yang dibutuhkan,” tandasnya.

Pemda DIY juga telah minta agar Pemkab/Pemkot se-DIY yang masih mempunyai APBD bisa mendukung kegiatan di level mikro tersebut, sebab penularan infeksi virus Korona di DIY justru terbesar berasal dari lingkup komunitas kecil seperti klaster keluarga sehingga penanganan difokuskan dari level terkecil.(Chaidir)

Comments

comments