Kebijakan PPKM Warga Dipersilakan Portal Jalan Kampung

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji. (Foto : Chaidir/Acuantoday.com)

Acuantoday.com Yogyakarta – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa kebijakan ‘Work from Home’ (WFH) bukan berarti libur bekerja. Presensi tetap diwajibkan baik di kantor maupun di rumah.

Hal itu dinyatakan Kepala BKD DIY, Amin Purwani terkait Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1/INSTR/2021 tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diterbitkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis (7/1/2021).

Amin Purwani meminta sebanyak 50 persen pegawai di Pemda DIY untuk bekerja dari rumah saat saat PSTKM pada 11 hingga 25 Januari mendatang.
Adapun 50 persen sisanya, diminta bekerja di kantor seperti biasa. Pembagiannya dilakukan secara bergiliran dan diatur oleh masing-masing pimpinan instansi.

Dijelaskan, untuk mendukung pemberlakuan kebijakan itu, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 870/00130 tentang Pelaksanaan Presensi Bagi ASN dan Naban di lingkup Pemda DIY selama PSTKM.

“ASN dan naban dipermudah absensinya. SE ini sudah diedarkan ke semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sampai mekanisme dan tata cara sudah disampaikan dalam SE ini,” jelasnya Jumat (8/1/2021).

Bagi pegawai yang bekerja di kantor diwajibkan melakukan presensi di kantor dengan sarana presensi yang ada. Sedangkan yang mendapat jatah bekerja dari rumah dapat melakukan presensi di kediaman masing-masing menggunakan aplikasi yang telah disiapkan.

“Bukan berarti WFH (work from home) itu libur ya, tapi tetap bekerja di rumah. Presensi dan absen wajib dilakukan. Tidak hanya absen tapi pekerjaan tetap diselesaikan,” tegasnya.

Nantinya, pengawasan terhadap ASN dan naban yang bekerja dari rumah dilakukan oleh masing-masing kepala OPD.

“Nanti untuk pengaturan WFH 50-50 persen ini diserahkan ke kepala perangkat daerah masing-masing,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, PSTKM merupakan aturan turunan dari pemerintah pusat berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu dipahami masyarakat terkait kebijakan tersebut. Satu di antaranya diimbau kepada masyarakat desa/kelurahan agar memasang portal jalan masuk desa untuk memantau mobilitas warga yang masuk dan keluar.

“Silakan untuk kampung maupun desa untuk memasang portal. Tidak boleh menutup wilayah penuh. Misalnya satu kampung ada dua pintu masuk, ya yang dibuka satu saja untuk mengawasi pendatang dan upaya skrining,” katanya.

Alasan adanya imbauan, kata Baskara Aji, DIY masih memiliki kearifan lokal yang dapat dijadikan kendali dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Dalam Ingub tersebut beberapa kebijakan antara lain Sri Sultan menekankan kepada lima Bupati/Wali Kota untuk menerapkan Work From Home (WFH) 50 persen untuk instansi pemrintahan maupun swasta di masing-masing daerah. Kedua, Ingub tersebut mengatakan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara dalam jaringan (daring).

Ketiga, sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan ketat.

Keempat, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan sebesar 25 persen bagi pengunjung restoran yang makan di tempat.

Untuk layanan pesan antar tetap diberlakukan sesuai jam operasional yang telah ditentukan. Sementara jam buka pusat perbelanjaan dibatasi hanya sampai pukul 19.00.

Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerpann protokol kesehatan secara ketat. Keenam, tempat ibadah yang digunakan untuk kegiatan peribadatan maksimal 50 persen dari kapasitas, dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Ketujuh, Bupati/Wali Kota untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 di masing-masing wilayah. Kedelapan, untuk memerintahkan kepada pemerintah desa/kelurahan untuk melakukan pencegahan COVID-19 di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati/Wali Kota dengan tembusan Gubernur DIY. (Chaidir)

Comments

comments