Kejaksaan Agung Dukung RUU Perampasan Aset Asal Tak Tabrakan dengan UU Lain

Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta―Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI,Ali Mukartono mendukung usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang RUU Perampasan Aset,.

Syaratnya, tidak bertabrakan dengan Undang-Undang lain yang sudah ada.

“Silakan saja usul RUU Perampasan Aset. Yang penting ada sinkronisasi dengan undang-undang yang lain dan tidak bertentangan. Pemrakarsanya kan PPATK,” kata Mukartono di Jakarta, Selasa (23/2).

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan itu menjelaskan, selama ini sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga mengatur status aset yang didapat dari kejahatan.

Sehingga, ucap mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah itu, tidak apa-apa ada undang-undang yang baru asal untuk melengkapi dan tidak menabrak undang-undang yang lebih dulu terbit.

”Misalnya, KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terpenting ada harmonisasi saja, jangan saling bertabrakan,” ujarnya.

Selain itu, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi itu mencontohkan, terdapat beberapa Undang-Undang yang bertentangan dalam mendefinisikan tentang keuangan negara, semisal UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

”Itu UU BPK ada, UU korupsi beda, UU Nomor 17 Tahun 2003 ada. Itu bingung pakai yang mana. Jadi harus ada harmonisasi,” pungkasnya. (mmu)

Comments

comments