Kejati Papua Barat Awasi Anggaran Covid-19 di 13 Kabupaten Kota

Billy Wuisan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Papua Barat (ANTARA/HANS ARNOLD KAPISA)

Acuantoday.com, Manokwari— Kejaksaan Tinggi Papua Barat perkuat fungsi pengawasan terhadap realokasi dan refocusing sumber anggaran APBN/APBD, dana Otsus dan dana Desa, untuk penanggulangan Covid-19 pada 13 kabupaten/kota.

Kepala seksi penerangan hukum atau Kasipenkum Kejati Papua Barat, Billy Wuisan, Minggu, menyatakan bahwa fungsi pengawasan Kejati telah difokuskan ke daerah melalui asistensi pada 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
“Akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021, seluruh kabupaten/kota di Papua Barat telah kami beri pendampingan atau asistensi hukum,” kata Billy Wuisan.
Dia mengatakan asistensi hukum tersebut dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum maupun administrasi dalam penggunaan anggaran kedaruratan di masa pandemi Covid-19.
Dia menyebutkan, dalam melaksanakan kegiatan pendampingan hukum refocusing anggaran Covid-19, bidang intelijen Kejati Papua Barat berfungsi melakukan pengamanan atau pengawasan sejak pengadaan, distribusi barang hingga penyaluran anggaran yang bersumber dari APBN/APBD , dana Otsus hingga dana Desa di daerah.
Billy Wuisan menuturkan pendampingan bidang perdata dan tata usaha negara, Kejati berperan sebagai jaksa pengacara negara (JPN) melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan hukum terhadap refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19.
Itu akan dilakukan berdasarkan permintaan kepala daerah masing-masing terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.
“Itu berdasarkan edaran Jaksa muda perdata dan tata usaha negara Nomor : 02/G/GS.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat,” imbuhnya.
Dia mengatakan bahwa hingga bulan ke tiga tahun 2021 ini, Kejati Papua Barat belum menemukan adanya pelanggaran hukum maupun administrasi di 13 kabupaten/kota dalam realisasi anggaran Covid-19. “Sampai saat ini kami belum temukan adanya pelanggaran, ataupun pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan dalam alokasi anggaran Covid-19 yang bersumber dari APBN/APBD, dana Otsus maupun dana Desa,” kata Billy Wuisan.***bnt/ant

Comments

comments