Kekosongan Kursi Wabup Aceh Selatan Berdampak Pemerintahan Jadi Tidak Optimal

Anggota Ikatan Mahasiswa Aceh Selatan(IMAS) Lhokseumawe, Muhammad Aris. (Foto : Naidy/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Tapaktuan- Kekosongan jabatan Wakil Bupati (Wabup) Aceh Selatan yang makin berkepanjangan mengakibatkan pembangunan dan roda pemerintahan setempat menjadi lambat dan tidak optimal.

Penegasan disampaikan Anggota Ikatan Mahasiswa Aceh Selatan(IMAS) Lhokseumawe, Muhammad Aris dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (13/3/2021).

Aris mengatakan saat ini Bupati Aceh Selatan Tgk Amran sangat membutuhkan sosok pendamping dalam memimpin pemerintahan.

“Jangan menjalankan tugasnya seorang diri tanpa dibantu oleh seorang pendamping,” sebut Aris.

Lebih jauh, Aris mengatakan pemerintahan di kabupaten penghasil buah pala terbesar di Indonesia itu sedang tersendat karena bupati menerima beban berat menjalankan pemerintah seorang diri.

“Terkesan seperti siput merangkak lambat dengan cangkang besar di badannya,” kelakar Mahasiswa Universitas Malikussaleh Lhokseumawe ini.

Aris menambahkan masyarakat di wilayah yang dikenal dengan sebutan Negeri Tuan Tapa itu kian hari kian banyak yang mempertanyakan keseriusan Bupati Aceh Selatan Tgk.Amran mencari sosok pendamping untuk berbagi tugas dengannya.

Aris mengungkapkan di Aceh Selatan telah terjadi kekosongan kursi wakil Bupati sejak Februari 2019 lalu. Mengingat cakupan wilayah yang sangat luas, tentu tuntutan kerja dan kinerja pelayanan kepada masyarakat sangat tinggi.

Bahkan jadwal resmi dan non resmi kerja pemerintahan juga sangat padat, maka sudah sepantasnya Bupati Tgk Amran mempunyai wakilnya.

Kehadiran Wakil Bupati itu merupakan perintah konstitisi, ada aturan dan tahapannya. “Saya rasa tahapan untuk mengisi kekosongan tersebut sudah bisa dimulai saat ini,” pintanya.

Hingga saat ini, proses dan mekanisme tahapan pencalonan Wakil Bupati belum juga dibahas. “Oleh karena itu kita minta jangan diperlambatkan lagi,” tegasnya.

Aris berharap partai pengusung pasangan calon bupati berinisiatif memgambil peran.

“Segera mengambil hak konstitusional yang diberikan oleh undang-undang dalam pencalonan Wakil Bupati sisa masa jabatan 2019-2023,” ingatnya.

Aris meminta semua pemangku kebijakan dapat menjalankan konstitusi dengan sungguh-sungguh dengan merujuk pada undang-undang.

“Jadi ini bukan persoalan suka atau tidak suka dengan kehadiran wakil bupati, tetapi lebih pada memenuhi perintah konstitusi,” pungkasnya.(Naidy)

Comments

comments