Keluarga Setuju Otopsi Jenazah Pendeta Yeremia Zanambani Oleh Tim Medis Independen

Keluarga pendeta Yeremia Zanambani memberikan surat persetujuan otopsi jenazah korban penembakan di Polres Intan Jaya, Papua. Foto: Acuantoday.com (Ali)

Acuantoday.com, Jakarta―Keluarga pendeta Yeremia Zanambani, korban Pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI pada 19 September 2020 di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, telah menyetujui otopsi jasad korban Yeremia Zanambani dengan beberapa syarat, salah satunya tim medis harus independen dan disaksikan lembaga yang dijamin netralitasnya.

Melalui kuasa hukumnya, Yohanis Mambrasar, SH., keluarga korban menyetujui otopsi dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan wajib yang harus dipenuhi, seperti Tim Medisnya harus independen dan disaksikan lembaga yang dijamin netralitasnya.

”Tim medis harus independen dan dilakukan secara adil dan transparan, dengan melibatkan pengamatan langsung pihak keluarga korban, lembaga-lembaga independen, yaitu Komnas HAM, Kuasa Hukum Keluarga korban dan Saksi, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua, Amnesti Internasional Indonesia, DPRD Kabupaten Intan Jaya dan Persekutuan Gereja-Gereka Indonesia/PGI,” kata kuasa hukum korban, Yohanis Mambrasar, SH., dalam keterangan tertulis yang diterima AcuanToday.com di Jakarta, Senin (15/2).

Yohanis menjelaskan, keluarga korban telah menyampaikan dalam bentuk surat pernyataan persetujuan otopsi yang ditandatangani oleh istri korban, Mariam Zoani dan 2 anaknya yaitu Yedida Zanambani dan Rode Zanambani, serta telah diberikan secara langsung oleh pihak keluarga kepada Penyidik, yang diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Intan Jaya, Ipda Tri Wahyu Budi Laksana.

”Keluarga ingin proses otopsi dilakukan di Hitadipa, Intan Jaya,” ujarnya.

Sebelumnya, jelas Yohanis, pada 12 November 2020 keluarga korban meminta kasus ini harus disidangkan di Pengadilan HAM sesuai mekanisme UU Pengadilan HAM nomor 26 Tahun 2000. Keluarga Korban menyakini pengadikan HAM merupakan mekanisme hukum yang lebih efektif memberikan keadilan bagi korban. 

”Keluarga korban tidak menyetujui kasus ini diselesaikan di pengadilan Militer seperti kasus lain yang sedang didorong oleh pihak Penyidik dan Pemerintah, karena bagi keluarga korban pengadilan militer tidak akan memberikan keadilan untuk mereka,” tukasnya.

Kekhawatiran keluarga korban itu terbukti, ucap Yohanis, seperti dalam kasus pembakaran rumah petugas medis dan penculikan 2 warga lainnya yaitu Luter Zanambani dan Apilus Zanambani, yang juga terjadi di Distrik Hitadipa, yang proses hukumnya hanya menyasar pelaku palangan, namun tidak menyentuh pelaku penanggung jawab komando yang harus bertanggung jawab atas komando operasi di Intan  Jaya.

”Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani merupakan pelanggaran HAM Berat. Ini terbukti dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan melalui penyerangan aparat TNI yang dilakukan secara sistematis dan meluas dan berdampak pada kekerasan terhadap masyarakat sipil di Intan Jaya. Pembunuhan ini terjadi dalam operasi militer yang direncanakan dan dikomandoi oleh pimpinan TNI,” bebernya.

Maka, tegas Yohanis, sudah sepatutnya pemerintah harus membawa kasus ini disidangkan di pengadilan HAM, agar kasus ini benar-benar dapat diselesaikan, semua pelaku yang terlibat dalam kasus ini baik pelaku lapangan maupun pemberi komando harus diperiksa dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, agar adanya keadilan dalam proses hukum dan lebih khusus keadilan bagi keluarga korban. (mmu)

Comments

comments