Kemenkes Terima Penghargaan ANPK

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto(ketiga dari kiri) saat menerima penghargaan ANPK di Jakarta, Rabu, 26 Agustus, 2020./foto:Hardiyanto

Acuantoday.com, Jakarta -Kementrian Kesehatan menerima penghargaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dalam Forum Forum ANPK yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu , 26 Agustus 2020.

Penghargaan diberikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko diterim Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Penghargaan ANPK diberikan kepada sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai telah melakukan praktik baik dalam aksi-aksi pencegahan korupsi di lingkup kerjanya.

Forum ANPK digelar dengan tujuan untuk meneguhkan komitmen kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Forum ANPK dibuka Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor.

Kementrian  Kesehatan mendapat penghrgaan untuk kriteria Praktik Baik. Penghargaan diberikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Saat didaulat memberikan sambutan sebelum menerima penghargaan, Menkes Terawan menekankan pentingnya peran pendamping dalam penerapan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa.

Menkes Terawan yang berbicara pada sesi gelar wicara dengan tema “Praktik Baik Penerapan E-Katalog dan Market Place dalam Pengadaan Barang dan Jasa” menjelaskan kementeriannya sangat mendukung penerapan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa karena diyakini dapat mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang efisensi budgeting, tepat sasaran serta tepat waktu.

“Tentu ini akan menciptakan pengadaan barang dan jasa yang efisiensi budgeting, tepat sasaran, juga tepat waktu,” tegasnya.

Lebih jauh, Menkes Terawan mengatakan peran pendamping akan memegang peran sangat penting, apalagi pengadaan obat-obatan di masa pandemi Covid-19 yang mengandung unsur kedaruratan. Sementara di sisi lain, unsur kecepatan dan pengelolaan yang akuntabel juga diperlukan meski adanya kedaruratan tersebut.

“Karena inikan berjalan terus. Kalau sifatnya darurat tadi saya bilang harus ada pendampingan oleh LKPP dan BPKP. Dan itu mempercepat sambil menunggu e-katalog tapi sudah bisa terjadi proses pengadaan karena ada pendampingan yang sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan,” sebutnya.

Forum ANPK diselenggarakan menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Stranas PK dikelola oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri atas Ketua KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan. (Har)

 

 

 

Comments

comments