Kemensos Buka Akses Penuh Proses Hukum KPK

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras (tengah) di Jakarta, Minggu (6/12/2020), memberikan keterangan pers mengenai kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 yang menyeret Menteri Sosial Juliari P Batubara. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Jajaran Kementerian Sosial prihatin terhadap kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan pejabat di kementeriannya termasuk keterlibatan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Sekjen Kemensos Hartono Laras memastikan akan bekerja sama penuh membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta membuka akses informasi yang diperlukan penyidik KPK.

“Ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi,” jelas Hartono kepada wartawan di Kemensos, Minggu (6/12).

Hartono mengaku prihatin dan sangat terpukul di tengah upaya Kemensos untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas dan amanah khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi covid-19 yang kita hadapi.

“Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas,” tambah Hartono.

“Sejak awal kami telah meminta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK. Hal ini karena kami mengelola anggaran yang besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hartono menegaskan akan terus bekerja keras untuk melaksanakan/menyelesaikan program baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu tahun anggaran 2020 yang akan segera berakhir, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami mulai bulan Januari 2021.

“Saat ini total anggaran kemensos sebesar Rp134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2% per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus,” lanjutnya.

Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun, realisasi juga lebih dari 98%.(har)

Comments

comments