Kepala BNPB Doni Monardo Tinjau Longsor di Desa Cihanjuang Sumedang

Longsor kembali terjadi di wilayah Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat--sumber gambar BNPB

Acuantoday.com— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Letjen Doni Monardo tiba di lokasi bencana longsor Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Minggu 10 Januari 2021 pukul 10.30 menggunakan helikopter. Doni didampingi Deputy BNPB Dody Ruswandi, Liliek Kurniawan, Tenaga Ahli BNPB Egy Massadiah, Koorspri Kolonel Budi Irawan dan Direktur Darurat BNPB Jarwansah. Helikopter Kepala BNPB mendarat di lapangan Brimob Sumedang.

Sebagaimana diketahui longsor kembali terjadi di wilayah Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang per Minggu dini hari (10/1) mencatat korban luka 18 jiwa dan meninggal dunia 11.

Danramil Kecamatan Cimanggung Kapt Inf Setio Pribadi dan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang turut menjadi korban pada longsor yang terjadi Sabtu malam (9/1).

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, longsoran pertama dipicu curah hujan tinggi  dan kondisi tanah tidak stabil. Longsor susulan terjadi pada saat petugas masih melakukan evakuasi korban di sekitar area longsoran pertama.

BNPB kembali mengingatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  untuk melakukan upaya peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bahaya banjir dan longsor. Hal ini dilakukan BNPB di tengah puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2021.

Meminimalisir Dampak Bencana

Terkait dengan itu, BNPB juga menyurati BPBD di 34 provinsi untuk terus berkoordinasi dengan BPBD di tingkat kabupaten dan kota. Peringatan dini dan kesiapsiagaan ini didasari data prakiraan potensi banjir dan longsor pada Januari 2021 dari BMKG, yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR, BIG dan PVMBG.

Menyikapi hasil analisis dari kementerian/lembaga terkait itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, perlu upaya pencegahan dalam meminimalkan dampak ancaman bencana banjir dan longsor yang mungkin timbul.

“Diharapkan BPBD Provinsi menginstruksikan BPBD kabupaten dan kota untuk menyiapkan langkah dan upaya kesiapsiagaan guna mencegah banjir dan tanah longsor,” ujar Lilik melalui surat tertanggal 8 Januari 2021.

Lilik menyampaikan beberapa poin upaya yang dapat dilakukan oleh BPBD, antara lain koordinasi secara berkala dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten dan kota di daerah setempat. Koordinasi juga dilakukan dengan mitra lokal lainnya seperti dinas dan lembaga atau organisasi seperti Kominfo, RAPI, Orari, Senkom maupun Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah.

Lebih lanjut, beberapa alat monitoring dapat dimanfaatkan untuk memutakhirkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana, seperti situs yang disediakan oleh BMKG, Lapan maupun BNPB.

Pemisahan Pasien Covid 19

yang dikirimkan kepada 34 kepala pelaksana BPBD provinsi, Lilik menekankan untuk peningkatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi terkait upaya pencegahan banjir dan longsor. Beberapa pendekatan kegiatan tersebut dapat memanfaatkan media elektronik atau media sosial karena wilayah Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19.

Terkait dengan Covid-19, BNPB meminta penyiapan dan sosialisasi tempat evakuasi yang terpisah antara masyarakat sehat dengan mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu, penyiapan infrastruktur 3 T, yaitu tracing, testing dan treatment di tempat evakuasi dan pengungsian sesuai protokol tempat pengungsian dan protokol kesehatan.

“Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat terkait penyiapan fasilitas kesehatan dan sistem rujukan terutama kepada rumah sakit yang berada di wilayah risiko tinggi bencana,” kata Lilik.

BNPB mengharapkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, peralatan, logistik permakanan. Ini bertujuan untuk pelayanan yang berkualitas kepada para warga terdampak.

Terakhir, Lilik berpesan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan pos komando penanganan darurat bencana serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi. Ini bertujuan penanganan yang efektif apabila terjadi bencana di suatu wilayah sehingga nyawa manusia dapat diselamatkan dan meminimalkan dampak lainnya. ***dian

 

 

Comments

comments