Keputusan Jadi Tidaknya Revisi UU Pemilu Awal Maret

Ruang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta./ Foto : Acuantofday.com

Acuantoday.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, keputusan akhir Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu akan diputuskan pada 7 Maret 2021, yang bertepatan dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, apakah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 atau dikeluarkan.

“Ketegasan apakah (pembahasan) RUU Pemilu dilanjutkan atau tidak, akan diputuskan pada Masa Sidang depan (Masa Sidang IV). Kita akan bicarakan lebih lanjut dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR,” kata Dasco dalam Rapat Paripurna, Rabu (10/2).

Pernyataan Dasco ini untuk menanggapi interupsi yang disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron terkait dengan keberlanjutan pembahasan RUU Pemilu. Dijelaskan Dasco, revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi perhatian semua pihak di DPR, sehingga penentuan Prolegnas Prioritas belum ditetapkan.

“Pada Masa Sidang depan akan kita bicarakan lebih lanjut dalam Bamus dalam penentuan Prolegnas Prioritas 2021. Di sana akan diputuskan bersama apakah lanjut atau tidak,” jelasnya.

Dalam interupsinya, Herman Khaeron mengatakan, fraksi Demokrat mendukung penuh pelaksanaan Pilkada di tahun 2022 dan 2023. Menurut Herman Khaeron, Pilkada 2020 yang dilakukan saat pandemik Covid-19 telah menunjukkan kesuksesan dalam pelaksanaannya.

“Saya memiliki catatan bahwa Pemilu 2019 yaitu Pilpres dan Pileg digabungkan, telah menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia,” paparnya.

“Tentu ini juga akan menjadi masalah tersendiri begitu juga dengan penganggaran, bayangkan saja jika Pilkada, Pilpres, Pileg digabungkan di tahun 2024,akan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan tentu ini akan terjadi ketidakseimbangan anggaran,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments