Keras! DPR Kritisi BPJS Kesehatan yang Batasi Akses Dewas

Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay saat RDP dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabui (17/3)./Foto: Acuantoday.com (tangkapan layar Youtube DPR)

Acuantoday.com, Jakarta―Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terkesan menghalangi kerja Dewan Pengawas BPJS dalam mengakses data.

“Ternyata, ada yang tidak sehat di BPJS Kesehatan,” cetus Saleh saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (17/3).

Saleh mengungkapkan, beberapa aturan yang seakan-akan menghalang-halangi Dewas dalam melakukan tugasnya itu adalah tentang tata laksana akses data dan informasi oleh dewas melalui pejabat dan pegawai.

Aturan itu, menurut Saleh dikeluarkan oleh direksi lama BPJS Kesehatan.

Saleh menyesalkan kebijakan yang menghalangi kinerja Dewas dengan akses data yang dibatasi.

“Jangankan Dewas, masyarakat umum saja boleh mengakses data BPJS karena dana itu menggunakan dana masyarakat. Kalau pakai dana masyarakat, kita tidak bisa menutupi apa yang dikerjakan BPJS,” tegas dia.

Kepada Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Saleh mengingatkan, BPJS merupakan lembaga yang mengorganisir pelayanan kesehatan Indonesia dengan menggunakan uang negara.

Bahkan, lanjut Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, kalau Dewas berkunjung ke daerah, tidak boleh ketemu dengan kepala cabang, dan hanya boleh bertanya ke bawahannya saja.

“Apa itu coba, kenapa? Kenapa mereka tidak boleh?” cetus Saleh.

Untuk itu, Saleh meminta kepada Ghufron yang baru saja dilantik menjadi Kepala BPJS Kesehatan untuk membuka akses data dan memberikan ruang agar Dewas bisa melaksanakan tugasnya dengan benar.

“Mungkin Prof Ghufron belum tahu, kalau begini caranya mengelola, enggak maju-maju itu Dewas. Pantas, BPJS begini terus,” tandasnya.

Untuk itu, Saleh meminta agar pada periode direksi baru, hal-hal semacam ini tidak dilakukan lagi.

“Saya hormati Prof Gufron, saya minta jangan sampai hal ini terjadi pada periode Bapak. Berdayakan Dewas sebagai mitra untuk membesarkan BPJS. Jangan sebagai musuh. Kalau dianggap musuh ya gak jalan-jalan,” katanya.

Menanggapi hal ini, Ghufron memastikan apa yang dikeluhkan Komisi IX tentang Dewas tidak akan terjadi lagi.

Bahkan, ia mengaku, sering memberikan informasi sebelum dewas menanyakannya, dalam grup WA yang di dalamnya terdapat direksi dan Dewas.

“Intinya, itukan yang lama. Yang baru nanti bisa diperiksa tiga bulan atau mungkin sebelum tiga bulan,” tutupnya. (ahm)

Comments

comments