Kesenjangan Tertinggi di Nasional, DIY Prioritaskan Padat Karya

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji. (Foto : Chaidir/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menjadi daerah tingkat I dengan ketimpangan atau kesenjangan tertinggi secara nasional.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji bahwa tingginya angka ketimpangan dan penduduk miskin karena ekonomi DIY yang tengah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

“Sekarang ini kita pada posisi yang harus semua kita lakukan, bagaimana mengupayakan pertumbuhan ekonomi,” kata Baskara Aji kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Selasa (16/2).

Dikatakan, pertumbuhan ekonomi DIY selama beberapa waktu terakhir ditunjang oleh keberadaan proyek-proyek besar. Misalnya proyek strategis nasional meliputi jalan tol dan Yogyakarta International Airport (YIA).

Namun yang menjadi catatan, keberadaan proyek tersebut belum menyentuh masyarakat di lapisan bawah. Sehingga di tahun 2021 ini, Pemda DIY akan mulai menonjolkan proyek-proyek padat karya yang dianggap mampu mendongkrak perekonomian warga.

“Daya ungkit di proyek proyek besar belum tentu sampai lapisan masyarakat terbawah. Tahun ini lebih banyak proyek yang dilaksanakan dengan padat karya,” ujarnya.

Padat karya merupakan kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin.

“Misalnya membangun jalan desa. Walaupun belum ada proyek untuk pengaspalannya tapi perkerasan (jalan) sudah bisa dimulai. Perkerasannya tidak menggunakan alat berat tapi pakai padat karya,” kata Aji.

“Orang itu dapat penghasilan bukan dari bansos tetapi dari pendapatan dia bekerja sebagai salah satu pegawai karyawan atau karyawan untuk padat karya,” lanjut Aji.

Di sisi lain, sebagai solusi sementara, pihaknya juga masih memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin. Aji mengatakan, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada 560 ribu kepala Keluarga (KK) yang terdaftar di DIY.

Sementara KK yang memperoleh bantuan sosial baik dalam bentuk sembako atau bantuan sosial tunai mencapai lebih dari 750 ribu.

“Jauh di atas DTKS kita (yang mendapat bansos) Harapannya mereka yang dulu berada di garis kemiskinan dan tergelincir di bawah garis kemiskinan sudah terkaver bantuan kita,” katanya.

Namun Aji menegaskan, program tersebut bukanlah solusi jangka panjang untuk menanggulangi kemiskinan di DIY.

Terkait keberlangsungan industri pariwisata, ada sejumlah skema relaksasi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Pertama yakni keringanan penundaan maupun diskon pembayaran beban operasional seperti pajak.

“Kaitannya dengan kewajiban pajak dalam bentuk penundaan dan diskon itu yang mengurus di kabupaten kota,” tuturnya.

Selain itu juga ada relaksasi dalam bentuk restrukturisasi pinjaman yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. “OJK sudah memberi angin baik bahwa restrukturisasi pinjaman ditunda sampai 2022,” jelasnya. (Chaidir)

Comments

comments