Ketua DPR: Keteladanan Santri Penyemanat Membangun Indonesia

Ketua DPR Puan Maharani/Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Peran santri dalam meraih kemerdekaan tidak bisa dipungkiri. Untuk itu, dicetuskan Hari Santri Nasional ini sebagai wujud penghormatan atas jasa para santri dalam perjuangan meraih kemerdekaan.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap, peringatan Hari Santri ini dapat menjadi momentum untuk terus menjaga persatuan, dan menguatkan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini dan masa depan.

“Semoga keteladanan para santri dan jihad cinta Tanah Air menjadi semangat yang nyalakan cita-cita kita untuk terus gotong royong membangun Indonesia,” kata Puan lewat keterangan tertulis yang diterima Acuantoday.com di Jakarta, Kamis (22/10).

Dikatakan Puan, penetapan Hari Santri Nasional oleh Pemerintah melalui Keppres No. 22 Tahun 2015 yang didasari pada fatwa resolusi jihad, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut politisi PDIP ini, resolusi jihad merupakan fatwa yang dicetuskan KH Hasyim Asy’ari bersama kiai-kiai lainnya untuk merespons pertanyaan Presiden Sukarno mengenai hukum membela Tanah Air.

“Semangat ini harus kita kuatkan kembali, yakni kebersamaan menghadapi pandemi Covid-19,” ucapnya.

Untuk itu, selaku pimpinan DPR, Puan berharap para santri diseluruh Indonesia menjadi agen perubahan ke depan. “Kami di DPR RI berharap para santri mau dan mampu berperan sebagai agen perubahan,” harapnya.

Putri dari Presiden ke-empat Indonesia Megawati Soekarnoputri itu meminta, semua elemen masyarakat harus bergotong-royong untuk menghadapi pandemi Covid-19. Termasuk di dalamnya adalah para santri yang menjadi elemen penting menjaga nilai-nilai gotong royong menghadapi persoalan tersebut.

“Seluruh elemen masyarakat, termasuk para santri, menjadi faktor penting dalam mengendalikan kasus Covid-19,” ungkapnya.

Puan menyampaikan, DPR RI berkomitmen mendukung pesantren melalui fungsi dan tugasnya. Salah satu produk legislasi yang diharapkan dapat mendukung jalannya proses pendidikan di pesantren adalah Undang-Undang tentang Pesantren dan pemerintah didorong segera menerbitkan aturan turunan undang-undang tersebut.

“Dengan adanya aturan turunan UU Pesantren, DPR RI berharap pesantren dapat lebih berkembang lewat program afirmasi serta fasilitas seperti rumah susun (rusun) bagi pesantren, pusat kesehatan pesantren, pendidikan vokasi di pesantren, dan lainnya,” tutup Puan. (rht)

Comments

comments