Ketua DPR Minta Buruh Tak Dirugikan dalam RUU Cipta Kerja

Demo buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk klaste ketenagkerjaan./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja terkait klaster ketenagakerjaan akan mengakomodir kepentingan masyarakat dan buruh, pemerintah, serta dari investor dalam pembahasannya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pembahasan RUU tersebut oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat ini akan memberi ruang para buruh sehingga tidak ada satu pihak dirugikan dari RUU tersebut.

“Tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan ruang dalam mengatasi lapangan kerja, jangan ada satu pihak dirugikan, namun ada pihak yang lebih diuntungkan. Omnibus Law ini nantinya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/9).

Puan memastikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan dilakukan secara cermat, transparan, dan terbuka menerima masukan masyarakat.

Karena Omnibus Law yang dibahas saat ini pada dasarnya bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara di masa mendatang.

“Saya memantau perkembangan pembahasan RUU Cipta Kerja, bukan hanya klaster tenaga kerja namun semua klaster yang harus dibahas hati-hati, cermat, dan transparan, dan tentu membawa manfaat yang baik,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang rencananya akan disahkan pada bulan Oktober 2020, Puan mengatakan belum dapat memastikan waktu pengesahannya karena RUU tersebut masih dibahas di Badan Legislasi DPR RI.

Dia meminta semua pihak menunggu hasil dari pembahasan Baleg karena saat ini masih dibahas dan bagaimana akhirnya tentu akan dicermati.(har)

Comments

comments