Ketua DPR RI: Agar Masyarakat Waspada, Ketatkan Kembali Protokol Kesehatan

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 pada rapat paripurna dalam rangka HUT ke-75 DPR RI, Selasa (1/9/2020)/ Foto : Biro Pemberitaan DPR RI

Acuantoday.com, Jakarta- Penanganan pandemi Covid-19 menjadi perhatian khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dalam kondisi darurat dampak Covid-19, pemerintah harus memaksimalkan fungsi Puskesmas sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19.

Penegasan disampaikan Puan Maharani saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 pada rapat paripurna dalam rangka HUT ke-75 DPR RI, Selasa (1/9/2020). Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh Ketua DPR RI periode sebelumnya turut diundang hadir.

Puan berharap pemerintah dapat mencermati dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang dijalankan. Ia menekankan pemerintah harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta petugas medis, seiring dengan upaya memperbaiki kondisi perekonomian.

“Jangan membiarkan, jangan sepertinya tidak apa-apa. Karena itu, sudah waktunya pemerintah mengetatkan protokol Covid-19 agar masyarakat kembali waspada, penting menjaga kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat,” katanya.

Ia juga berharap bantuan sosial untuk penanganan dampak Covid-19 terus dimaksimalkan penyalurannya.

Lebih jauh, Puan mengungkapkan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyaknya kegiatan fisik kedewanan tidak dapat dilakukan. Beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dalam bentuk kegiatan pertemuan fisik dibatasi, seperti kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja reses, kunjungan kerja perorangan dalam rangka sosialisasi undang-undang, Focus Group Discussion (FGD), dan seminar yang biasa dilakukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat.

“Pengawasan dalam penanganan pandemi Covid-19 juga menjadi perhatian khusus di setiap komisi, bahkan komisi-komisi di DPR menindaklanjuti pengawasan penanganan pandemi Covid-19 dengan membentuk panja pengawasan,” kata Puan.

Sejauh ini dalam menjalankan fungsi pengawasan penanganan Covid-19, fungsi pengawasan DPR dilaksanakan dengan membentuk Tim Pengawas atau Pemantau, Panja Pengawasan, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU); menerima audiensi; memberikan pertimbangan ataupun persetujuan atas pengangkatan atau pemberhentian pejabat publik, serta hal-hal lain yang menjadi kewenangan DPR.

“Saat ini, DPR memiliki 9 tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR. Sebagian besar tim tersebut merupakan tim yang dibentuk dari keanggotaan DPR periode sebelumnya, dan masih relevan untuk dilanjutkan,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.
Keberadaan tim pengawas tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan UU dan/atau kebijakan Pemerintah.

Selain itu, tim-tim pengawas tersebut juga memastikan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. “Sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ada 32 panja pengawasan yang dibentuk DPR, dan 7 panja pengawasan diantaranya telah menyelesaikan tugasnya,” tutup Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 itu.(har)

Comments

comments