Ketua DPR Sebut Empat RUU Masuk Prioritas Pembahasan di Tahun Depan

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun 2020/2021 dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).(Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, masa persidangan II DPR RI memiliki beberapa agenda strategis kedepan, salah satunya adalah penyelesaian pembahasan empat Rancangan Undang-Undang (RUU).

“DPR juga akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RUU oleh DPR dengan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR dan Pemerintah maupun DPD,” kata Puan dalam pidatonya di sidang Paripurna, Senin (9/11).

Dikatakan Puan, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 harus memperhatikan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, sehingga daftar RUU Prioritas Tahun 2021 memiliki dasar pertimbangan, dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi, serta juga telah mempertimbangkan mekanisme pembahasan dalam situasi pandemi Covid-19.

“Implementasi dari UU Cipta Kerja, masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang membutuhkan atensi dari seluruh Komisi DPR RI yang terkait. Ini merupakan kesempatan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi rakyat,” ucap Puan.

Puan juga menyampaikan, bahwa DPR RI terus mengawasi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Sekaligus memastikan bahwa UU Cipta Kerja dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, memajukan Indonesia, dan membangun kekuatan nasional di bidang perekonomian,” jelas Puan.

Diketahui, empat RUU tersebut adalah RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA). (rht)

Comments

comments