Ketua Fraksi PAN Yakin Mayoritas Fraksi Setuju Revisi UU ITE

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meyakini, usulan Presiden Joko Widodo untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan berjalan mulus, karena semua fraksi akan menyetujui karena sejauh ini diduga banyak anggota masyarakat yang dipidana dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam UU tersebut.

“Tidak berbelit. Apalagi, substansi perubahannya sudah jelas. Di DPR tentu tidak akan banyak dipersoalkan lagi,” kata Saleh kepada wartawan, Selasa (16/2).

Menurut Saleh, banyak pakar hukum mengakui ada pasal karet dalam UU ITE ini, karena terdapat tumpang tindih lantaran sudah diatur di dalam KUHP.

“Pakar hukum sendiri menyebut bahwa ada pasal karet di dalam UU itu. Tidak hanya itu, aturan yang diatur tersebut juga ternyata sudah diatur di dalam KUHP. Setidaknya, substansinya sama,” ujarnya.

Dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI ini, urgensi perubahan UU ITE ini sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada, hingga jika nanti ada usulan itu, dirinya meyakini akan disetujui mayoritas fraksi. Meski begitu, lanjut Saleh Daulay, dalam melakukan revisi terhadap UU ITE, ada dua hal yang perlu diperhatikan.

Pertama perubahan harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Sebab, teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat.

“Kalau mau direvisi, sekalian disesuaikan dengan perkembangan IT kontemporer. Termasuk perkembangan media-media sosial. Juga situasi pandemi dimana masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet,” ucapnya.

“Namun, tetap hati-hati agar tidak ada pasal-pasal karet lain yang mudah menjerat seperti sebelumnya,” tambahnya.

Yang kedua, revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan.

“Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, dan lain-lain, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU hal tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat pengarahan kepada Peserta Rapim TNI-Polri. (rht)

Comments

comments