Kewajiban Rapid Test Antigen Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman melakukan Rapid Test terhadap masyarakat untuk menekan penyebar COVID-19./ Foto Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan Satgas Covid-19 untuk mewajibkan tes antigen bagi calon penumpang pesawat, dan Kereta Api saat libur akhir tahun. Meski begitu, Saleh berharap agar kewajiban tes rapid antigen tidak mempersulit masyarakat.

“Kebijakan tersebut diharapkan tidak malah justru mempersulit masyarakat. Sampai sejauh ini, banyak masyarakat yang sudah menyampaikan komplain terkait kebijakan itu, ada beberapa kendala yang disampaikan terkait kewajiban tes antigen tersebut,” kata Saleh di Jakarta, Selasa (22/12).

Dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI ini, dirinya telah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait keluhan atas penerapan kebijakan tersebut yang disampaikan kepada dirinya secara langsung, maupun melalui media sosial. Keluhan tersebut lebih pada masa berlaku rapid antigen hanya tiga hari.

“Rapid tes antigen ini lumayan mahal, jika orang bepergian di atas 4 hari, berarti dia harus melakukan tes antigen 2 kali, saat berangkat dan saat pulang. Bagi mereka yang dananya terbatas, tentu memberatkan,” ucapnya.

Dijelaskan Saleh, keluhan lain disampaikan masyarakat yang mengikuti test antigen di bandara karena keterbatasan petugas dan fasilitas menyebabkan antrean cukup panjang, dibutuhkan beberapa jam antrean untuk dapat giliran. Pasalnya, antrean yang terlalu panjang hingga masyarakat yang ketinggalan pesawat dan mengganti jadwal penerbangannya.

“Lagi pula, antrean panjang pasti tidak enak. Apalagi ada penumpang orang tua, anak-anak, dan ibu-ibu hamil,” jelasnya.

Dia meminta Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan segera memperhatikan berbagai masalah tersebut, hingga tidak menyulitkan masyarakat.

“Bisa atau tidak pemerintah menggratiskan test antigen ini, atau setidaknya mengurangi harganya? Kalau tidak bisa, maka tolong pelayanan kepada masyarakat yang ingin menaati aturan pemerintah diperbaiki,” tutupnya. (rht)

Comments

comments