Kisruh Kepengurusan Partai Berkarya, Tommy Soeharto Gugat Menkumham

Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). ?Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra yang akrab dipanggil Tommy Soeharto, menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan diajukan putra mendiang Presiden soeharto itu, lantaran Menkumham dianggap berpihak kepada lawan politiknya, Muchdi PR. Pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM kepengurusan Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR.

Gugatan tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Minggu (27/9), yang pendaftarannya diketahui diagendakan Senin, 21 September besok.

Gugatan Tommy bernomor perkara 182/G/2020/PTUN.JK. Sebagaimana diakses Acuantoday.com di link PTUN Jakarta, tertulis pihak penggugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putra, S.H. selaku ketua umum.

Termaktub dalam gugatan itu, nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai tergugat. Berikut isi gugatannya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan/atau tidak Sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 16. AH. 11. 0l Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya ( Berkarya ) tertanggal 30 Juli 2O2O dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya ( Berkarya ) Periode 2020 -2025 tertanggal 30 Juli 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 16. AH. 11. 0l Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya ( Berkarya ) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020 -2025 tertanggal 3O Juli 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Pangkal masalah sebelum muncul gugatan ini ditengarai karena kisruh internal Partai Berkarya seusai Munaslub Partai Berkarya pada Juli 2020 yang digelar di Jakarta.

Munaslub itu menghasilkan kesepakatan Muchdi PR sebagai Ketua Umum Partai Berkarya yang baru. Kemudian, sebagai Sekjen adalah Andi Picunang. Setelah itu, Muchdi PR langsung mendaftarkan pengurusnya ke Kemkumham dan disahkan menteri Yasonna Laoly.(rwo/har)

Comments

comments