Koalisi Masyarakat Desak Pengesahan RUU P-KS

Ilustrasi - Unjuk Rasa pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Acuantoday.com, Jakarta- Berbagai kelompok masyarakat menggelar Sidang Rakyat yang dimulai sejak 2 hingga 5 Oktober 2020.

Mereka mendesak DPR RI memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/10), Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menjelaskan, kekerasan seksual berpotensi terjadi di setiap lingkup kehidupan.

Mulai dari rumah tangga, tempat kerja, institusi pendidikan, institusi politik dan pemerintahan, institusi penegak hukum hingga rumah ibadah. Di sisi lain, korban kekerasan seksual di Indonesia belum terjamin secara hukum.

“Malah menjadi korban pelanggaran HAM yang terenggut haknya, baik has atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan dan hak-hak lainnya,” sebut Asfinawati.

Dari kajian YLBHI, ia menerangkan angka kekerasan seksual selama 2019 tercatat sebagai yang tertinggi dengan 130 kasus. Jumlah itu terpantau naik sejak 2017 sebesar 57 kasus, lalu 2018 sebanyak 58 kasus dan hingga Juni 2020, jumlahnya sudah mencapai 85 kasus.

Catatan angka kekerasan tersebut, ungkap dia, berasal dari laporan yang masuk ke kantor LBH. Paling banyak ditemukan di LBH Bandung dengan presentase 25 persen dari total laporan yang masuk. Kemudian ada Jakarta dengan 15 kasus dan Pekanbaru 10 kasus.

Ia menjabarkan, dari total kasus tersebut, 21 persen di antaranya merupakan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan di bawah usia 17 tahun. Sementara 79 persen lainnya dialami perempuan di atas usia 17 tahun.

Adapun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ia menambahkan, sebagai kasus kekerasan seksual yang paling banyak dengan total 60 kasus.

Dalam sidang tersebut, Dinda Nur Annisa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan, menegaskan, persoalan kasus kekerasan seksua di Indonesia tetap akan subur, selama belum adanya reformasi hukum pidana bagi pelaku kekerasan.

“Pengesahan RUU P-KS kami mimpikan untuk melawan impunitas pelaku kekerasan seksual yang selama ini terjadi, pemulihan korban, jaminan HAM korban dan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan sebagai negara yang mengesahkan CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women),” ujarnya.

Sejauh ini, pembahasan RUU P-KS mandek di parlemen dan terancam dicabut dari Prolegnas 2020, lantaran terganjal prosedural hukum. Badan Legislasi (Baleg) DPR beralasan, ada sejumlah pasal pemindaan dalam RUU P-KS yang tumpang tindih dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).(rwo/har)

Comments

comments