Komisi IX Dorong BPOM Independen, Jangan Terbebani Target Vaksinasi COVID

Vaksin influenza (ANTARA/Shutterstock)

Acuantoday.com, Jakarta- Komisi IX DPR RI mendukung sikap tegas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin edar vaksin sinovac sebelum dimulainya vaksinasi COVID-19 di masyarakat.

BPOM menyatakan vaksin sinovac tersebut belum boleh disuntikkan kepada masyarakat.

“Komisi IX DPR RI mendukung BPOM bahwa vaksin sinovac tersebut belum boleh disuntikkan kepada masyarakat,” ucap Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

Wakil Ketua Fraksi Partai Kedailan Sejahtera (PKS) DPR ini meminta BPOM tidak terbebani dengan keharusan mengeluarkan izin pada tanggal tertentu. Mufida menegaskan, batasan yang dimiliki BPOM adalah kelayakan edar dan keamanan.

“Batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektifitas dan efikasi dari virus tersebut. Lebih baik kita lakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya, daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar tapi ternyata sebetulnya hasilnya belum memadai untuk dikeluarkan izin itu. BPOM tidak perlu terbebani harus keluarkan izin pada tanggal tertentu,” papar Mufida.

Karena menurut pandangan Mufida, target BPOM adalah keamanan, efikasi dan mutu dari vaksin. oleh karena itu, pemerintah harus menjamin semua vaksin yg beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan dan juga halal.

Ia menekankan, BPOM harus dijauhkan dari tekanan dari pihak manapun agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. “Karena itu, kami mendukung penuh BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah yang selama ini menjadi ciri khas BPOM,” tegas Mufida.

Sebelumnya Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan bahwa vaksin tersebut hanya didistribusikan saja dan belum boleh diberikan kepada masyarakat.(rht)

 

Comments

comments