Komisi IX DPR Ingatkan Jangan Keluarkan Izin Vaksin Nusantara Setelah Program Vaksinasi Selesai

Rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kemenkes, Kemenristek dan BPOM, Rabu (10/3/2021). (Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Salah satu perdebatan alot dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kemenkes, Kemenristek dan BPOM, Rabu (10/3/2021), adalah sikap kukuh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito untuk segera memberikan izin uji klinis tahap 2 vaksin Nusantara.

Menanggapi sikap BOPM yang terkesan menghambat pengembangan vaksin Nusantara itu, mayoritas Anggota Komisi IX DPR RI mempersoalkannya.

Dalam catatan Acuantoday.com, sedikitnya ada tiga anggota Komisi IX yang mengingatkan agar izin uji klinis vaksin Nusantara yang merupakan produk dalam negeri diulur-ulur hingga program vaksinasi Covid-19 selesai.

Kemenkes sendiri telah merancang akan menggunakan 7 (tujuh) vaksin impor dari berbagai negara, dan vaksin yang tekah beredar saat ini adalah vaksin buatan Sinovac dari China.

“Segera keluarkan izin paling lambat tanggal 17 Maret 2021. Ini poin pertama, selesaikan sampai tanggal 17 maret. Kalau tidak kita akan bentuk tim mediasi,” ujar Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay.

Pemerintah sendiri telah merencanakan program vaksinasi Covid-19 akan selesai hingga tahun 2022.

“Jadi jangan samoai tahun 2022, kata Bu Felly. Apalagi sampai tahun 2024, karena kita lagi sibuk pemilu, dan lagi Program vaksin pun sudah selesai,” ujarnya.

Kecepatan dalam pemberian izin vaksin Nusanatar menjadi fokus Komisi IX DPR RI, karena apabila Program Vaksinasi Covid-19 yang direncanakan menggunakan vaksin impor maka akan percuma pengembangan vaksin Nusantra, karena semua warga Indonesia telah menerima vaksin impor.

Persoalan itu yang juga ditekankan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene.

“Segera. itu yang kami mau. Jangan sampai, ini (izin uji klinis dari BPOM) keluar tahun 2022 dan tahun 2023,” tegas Felly.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta agar BPOM bekerja secara serius dalam mengevaluasi dan memberikan perizinan uji klinis lanjutan untuk vaksin Nusantara secepatnya.

“Jangan dibunuh dulu secara administrasi. Saya malah menduga pada ujungnya akan diberikan izin tapi setahun, tektokan, pingpong, begitu,” kata Rahmad.(har)

 

Comments

comments