Komisi X DPR Minta Belajar Tatap Muka Dikaji Ulang

Seorang guru menerangkan materi pelajaran saat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di SMK Muhammadiyah 5 Tello Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2020). Kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan dan diikuti maksimal tujuh siswa dalam satu ruangan kelas guna mencegah penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww.

Acuantoday.com, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Pemerintah kembali mengkaji aturan belajar tatap muka di sekolah yang akan berlangsung pada, Januari 2021 mendatang. Pasalnya, tidak sedikit orang tua murid mengaku takut terhadap kesehatan anak mereka, setelah trend positif COVID-19 terus meningkat.

“Kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran COVID-19 yang kian tak terkendali,” kata Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (24/12).

Menurut Syaiful, trend positif di Indonesia akan terus meningkat dengan adanya aktivitas mudik saat libur akhir tahun 2020. “Akhir bulan ini tren peningkatan kasus COVID terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun,” akuinya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, tingkat kematian anak akibat COVID-19 sama dengan kematian orang dewasa, yakni mencapai 0,7 persen. Ini menunjukkan bahwa resiko COVID-19 terhadap anak hampir sama dengan resiko orang dewasa.

“Tingkat kematian anak akibat COVID-19 sama dengan tingkat kematian kasus COVID-19 pada usia 18-30 tahun dengan rata 0,7%. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra,” jelasnya.

Syaiful Huda sendiri mengakui, belajar jarak jauh sangat tidak efektif tetapi dengan adanya peningkatan trend positif COVID-19, Pemerintah harus kembali mengkaji aturan tersebut. “Memang benar, jika di daerah sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola belajar jarak jauh,” akuinya.

“Kendati demikian harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko jika sekolah tetap dibuka di Januari nanti,” tambahnya.

Atas dasar itu, Syaiful Huda meminta Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan pembenahan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Salah satunya dengan memberikan WiFi gratis bagi anak-anak yang tidak mampu.

“Kemdikbud terus menyempurnakan sistem PJJ. Gerakan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberiaan WiFi gratis bagi siswa yang membutuhkan harus terus digalakkan,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan sekolah-sekolah di daerah bisa dibuka pada Januari 2021. Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19. (rht)

Comments

comments