Komnas HAM Didesak Usut Pelanggaran Pengamanan Demo Aparat

Ilustrasi - Personel gabungan dari Brimob dan Polda Metro Jaya sedang berjagas mengamankan jalannya aksi demo lanjutan buruh.(Foto : Rahmat/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Tim Advokasi Nasional melaporkan dugaan pelanggaran HAM berat ke Komnas HAM terkait tindakan kekerasan aparat polisi selama aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang Oktober 2020.

Komnas HAM diminta melakukan kewenangannya terkait fungsi pemantauan sesuai Pasal 76 juncto Pasal 89 ayat (3) KUHP.

“Kami menyampaikan data terkait pola pelanggaran oleh kepolisian yang kami dapat dari 20 titik yang terdapat tim advokasi,” ujar Saleh Al Ghifari, peneliti publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).

Komnas HAM, kata dia, punya otoritas dan alasan untuk menyelidiki kasus represif aparat, karena ditemukan terdapat tindakan terstruktur dan sistematis yang dilakukan kepolisian terhadap mereka penolak UU Cipta Kerja

Ia berharap penyelidikan bisa terealisasi, karena pihaknya ingin Komnas HAM mengusut sejumlah aksi represif polisi, yang dinilai di luar dari azas kemanusiaan. Mulai dari intimidasi dan brutalitas aparat, pembungkaman, ancaman melalui pendidikan, penggunaan kekuatan ormas untuk mengadang massa, serangan digital, pembatasan berserikat, hingga serangan terhadap jurnalis.

Ia juga menegaskan, penyelidikan perkara ini mendesak dilakukan, seiring aksi represif juga dialami oleh mereka yang ingin memberikan pendampingan hukum bagi demonstran.

“Tim tak bisa mendampingi secara merata di kantor polisi dengan alasan tidak jelas. Rata-rata polisi menggunakan alasan bahwa demonstran yang ditangkap itu diamankan dan tidak perlu didampingi karena statusnya bukan tersangka,” ungkapnya.

Selain itu, berapa jumlah orang yang ditangkap pun, belum diketahui, menyusul tidak transparannya pihak kepolisian dalam membeberkan data.(rwo)

Comments

comments